JAKARTA – Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2014 sebanyak 46 juta kiloliter sudah final dan tidak mungkin lagi dilakukan penambahan kuota.
“Sekarang apapun yang terjadi tidak ada pilihan, harus 46 juta kiloliter, karena tidak mungkin dilakukan penambahan, apapun yang terjadi,” kata dia di Jakarta, Jumat (18/7).
Menkeu mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan kelebihan konsumsi BBM bersubsidi menjelang akhir tahun dengan mengusulkan adanya klausul yangmemudahkan penambahan kuota apabila diperlukan. Namun, DPR menolak mencantumkan klausul tersebut dalam UU APBN-Perubahan.
“Saya pas (pembahasan APBN-Perubahan) di DPR sudah berhati-hati, karena pemerintahan baru bisa mempunyai masalah soal ini. Makanya saya buat nota keberatan, bahwa pemerintahan sekarang sudah mengingatkan,” ujarnya. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoromenambahka salah satu solusi yang bisa diupayakan untukmenjaga kuota BBM tetap 46 juta kiloliter adalah dengan mulai membatasi alokasi premiumdan solar bersubsidi di wilayah tertentu.
“Alokasi disesuaikan agar di kawasan timur (Indonesia) tidak terjadi kekurangan, jadi di timur kemungkinan tidak terjadi perubahan. Perubahan akan terjadi di (Indonesia) barat, terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali,” katanya.
Selanjutnya, Menkeu mengatakan, dengan tidak ada penambahan volume BBM lagi, pergerakan defisit transaksi berjalan bisa dikontrol. “Defisit transaksi berjalan sepanjang 2014 diperkirakan tetap di bawah 3% terhadap PDB. Yang jelas defisit transaksi berjalan tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu,” ujarnya.
Chatib mengatakan, faktor lain yang membuat pergerakan defisit masih tetap aman adalah meningkatnya ekspor nonmigas sehingga memicu surplusnya neraca perdagangan. Dia menjelaskan kebijakan moneter BI yang tetap mempertahankan posisi BI rate pada level 7,5% juga ikut mempengaruhi penurunan defisit transaksi berjalan.
Pemerintah Baru
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati berharap pemerintah baru bisa segera mencarikan solusi terkait dengan subsidi energi yang terus membengkak.
“Pemerintahan baru kan tinggal tunggu tanggal, tetapi kita berharap kepada pemerintah baru, agar masalah subsidi BBM ini harus segera dicarikan solusinya,” kata Anny.
Anny memperkirakan pertumbuhan kendaraan bermotor akan melonjak tahun depan sehingga kebutuhan akan subsidi BBM pun akan semakin tinggi. “Tahun depan pertumbuhan kendaraan bermotor, sepertimobil dan sepedamotor akanmeningkat, itu berarti subsidi jugamakin tinggi. Kalau semua itu harus disubsidi, terb yang ber pa besar nanti belanja subsidi di dalam APBN,” tuturnya.
Dia juga berharap pemerintahan mendatang bisa mendorong terwujudnya energi alternatif. Namun, saat yang sama dia mengingatkan harga fosil fuel tidak lagi murah. “Kalau fosil fuelnya murah, energi alternatif tidak akan dilirik orang, karena investasinya mahal. Sehingga harus ada insentif, kalau harga BBMnaik,” ujar Anny. (c02)
Investor Daily, 21 Juli 2014, hal. 20
