Jakarta – Asosiasi Logistik Indonesia menilai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap dua objek jasa kepelabuhan sudah benar, tetapi masih belum cukup mengangkat daya saing produk asal Indonesia mengingat kompleksnya inefisiensi logistik di pelabuhan.
Presiden Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan dengan situasi yang kompleks itu, pembebasan PPN untuk mengurangi biaya logistik hanya menunjukkan pemerintah tidak dapat membenahi tingginya inefisiensi logistik di pelabuhan.
Sumber: Bisnis Indonesia, Selasa 15 Juli 2014.
