Pemerintah Telah Selesaikan 367 DIM dalam RUU PPRT
Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). DIM RUU PPRT mencakup 367 DIM, terdiri atas 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.
OMNIBUS LAW: Perawat Tolak RUU Kesehatan
Persatuan Perawat Nasional Indonesia berpandangan Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan bakal menurunkan eksistensi profesi perawat dan sistem kesehatan nasional.
TRANSISI ENERGI: Menanti Kejelasan Pensiun Dini PLTU
Program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara berada di persimpangan jalan setelah Asian development Bank atau ADB menyatakan baru akan mengambil keputusan terkait PLTU Cirebon-1 pada Oktober tahun ini.
Kemenaker: UU Cipta Kerja Upaya Pemerintah Tekan Angka Pengangguran
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Indonesia setelah sempat melonjak akibat pandemi Covid-19.
LEGISLASI KETENAGAKERJAAN: Tidak Bisa Terus Menerus Diperpanjang
Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020—2024, ada 259 rancangan undang-undang yang masuk dalam perencanaan baik yang diusulkan oleh DPR, DPD, pemerintah, maupun kombinasi antara lembaga-lembaga itu.
REGULASI PEKERJA: Pertaruhan di Akhir Jabatan
Dalam satu sesi diskusi, seorang pimpinan lembaga mengaku ‘dikerjai’ oleh satu perusahaan yang memalsukan data kepesertaan program jaminan sosial untuk pekerja. Hampir semua karyawan yang terdaftar dalam program itu, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
Indonesia Siap Hadapi Banding WTO soal Ekspor Nikel
Organisasi Perdagangan Dunia, atau World Trade Organization (WTO), berencana mengaktifkan Badan Banding guna menyelesaikan sengketa perdagangan internasional yang salah satunya ialah sengketa kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia.
Segera Kirim RUU Perampasan Aset ke DPR
Setelah draft RUU diserahkan kepada DPR, barulah masuk tahap berikutnya, yakni pembahasan
Isu Hukum TPPU dalam Pidana Pajak
Akhir-akhir ini publik disuguhi informasi berkaitan dengan persoalan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Terlebih ketika Menkopolhukam Mahfud MD berdiskusi dengan Komisi III DPR terkait persoalan data transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Persoalan TPPU pun tidak mudah diselesaikan jika belum ada UU Perampasan Aset.
Tegaskan Konstitusionalitas UU PDP, Kemenkominfo Apresiasi Putusan MK
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas dua permohonan uji materi atau judicial review Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan UU PDP sudah sesuai dengan Konstitusi dan UUD 1945.