DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang
DPR menggelar rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Salah satu agendanya adalah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi undang-undang.
“Apakah rancangan undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan...
Pemerintah Usulkan 7 Perubahan Materi UU ITE
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukam), mengusulkan tujuh perubahan materi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Perubahan Kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menkominfo Umumkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengumumkan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, sebagai pedoman implementasi dan buku saku pegangan aparat penegak hukum dalam penegakan pasal tertentu dalam UU ITE.
REVISI UU ITE: INTERPRETASI PASAL KARET DISERAGAMKAN
Revisi empat pasal dalam Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) segera masuk proses legislasi di DPR-RI. Namun selama menunggu proses tersebut pemerintah menerbitkan buku saku pedoman implementasi UU ITE terkait dengan interpretasi pasal yang bermasalah guna membangun presepsi yang sama di antara penegak hukum.
Ketua Tim Kajian Tegaskan Ada Rencana Revisi UU ITE
Ketua Tim Kajian UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sugeng Purnomo membantah pernyataan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa pemerintah hanya akan membuat Pedoman Implementasi UU ITE dan tidak akan merevisi terhadap UU ITE. Pemerintah ditegaskannya akan mengajukan revisi UU tersebut ke DPR.
UNDANG UNDANG ITE: Revisi Dilakukan Terbatas
Pemerintah menyatakan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih diperlukan sehingga tidak akan dicabut.
Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Kajian UU ITE
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi bentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.
MUNCUL WACANA HAPUS 4 PASAL KARET: Dewan Pers akan Rumuskan Rekomendasi Revisi UU ITE
Dewan Pers menggelar Diskusi Publik bertema ‘UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dari prespektif Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi secara virtual.
UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: ‘PERMINTAAN KRITIK’ ALA PRESIDEN JOKOWI
Presiden Jokowi menegaskan pemerintah membuka peluang terhadap revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila keberadaan aturan tersebut dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan.
Menkominfo Dukung Pedoman Interpretasi Resmi untuk UU ITE
Menkominfo Johnny G Plate mendukung upaya lembaga yudikatif serta kementerian/lembaga terkait untuk memperjelas penafsiran resmi atas beberapa pasal dalam UU ITE. Dia juga mengaku siap melaksanakan jika Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya revisi terhadap UU tersebut.