Mendorong Rasio Pembiayaan Produktif P2P Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending per Februari 2025 mencapai Rp 80,07 triliun. Di mana sector produktif dan/atau UMKM mencapai Rp 29,25 triliun atau sebesar 36,53% dari total outstanding pembiayaan industri.

Cadangan Minerba Sebaiknya Menjadi Kriteria Izin Konsesi

Pemerintah sebaiknya menyusun regulasi terkait dengan karakter cadangan tambang mineral dan batu bara dalam memberikan konsesi kepada Koperasi maupun usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Regulasi ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara teranyar.

FINTECH LENDING: Simalakama UMKM Bagi Pinjol

Usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) menjadi peluang pasar menjanjikan bagi industri fintech P2P lending. Sayangnya, pendanaan segmen produktif menjadi sumber kredit bermasalah bagi penyelenggara P2P lending.

KORPORATISASI USAHA KECIL: Holding UMKM Libatkan Himbara

Pemerintah menargetkan pembentukan holding usaha mikro, kecil, dan menengah dimulai pada pertengahan tahun depan seiring dengan selesainya penghapusan piutang sektor tersebut.

Peta Jalan Diluncurkan: Modal Ventura Didorong Kembangkan Bisnis UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan (roadmap) Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura (PMV) periode 2024-2028. Salah satu tujuan dibuatnya peta jalan tersebut yakni PMV diharapkan bisa membantu pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan, mengingat potensinya sangat besar.

Pencabutan Moratorium Fintech Bakal Dorong Sektor Produktif

Wacana pencabutan moratorium jasa layanan fintech peer-to-peer (P2P Lending) alias pinjaman online (pinjol) ancang-ancangnya dilaksanakan tahun ini. Diharapkan, pencabutan moratorium tersebut dapat mendorong pertumbuhan sector produktif dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Rawan Gugatan WTO, Larangan Impor di Bawah US$100 Memunculkan Efek Domino

Rencana Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan larangan penjualan barang impor dengan harga di bawah US$ 100 atau setara Rp. 1,5 juta di situs perniagaan daring (e-commerce), akan menimbulkan efek domino tidak hanya ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tetapi juga penerimaan pajak, hingga potensi gugatan di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).

MENTERI PERDAGANGAN ZULKIFLI HASAN: Kesetaraan dalam Persaingan Berusaha

Model perdagangan melalui sistem elektronik di era banjirnya platform digital dan media sosial berkembang pesat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan platform digital untuk sarana perdagangan.

PERDAGANGAN ELEKTRONIK: Pemerintah Diminta Atur Social Commerce

Pemerintah didesak mengatur lebih ketat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, seiring dengan perkembangan pesat TikTok Shop di Indonesia yang mengancam UMKM dengan serbuan produk impor.

PLATFORM PENDANAAN BERSAMA: Modalku Perluas Pinjaman UMKM

Platform  pendanaan  digital  untuk  UMKM,  Grup  Modalku,  memperluas  basis  produk  demi menyesuaikan kebutuhan  pelaku  UMKM,  sekaligus  mempertahankan kinerja positif sepanjang tahun berjalan.