BEA MASUK DIGITAL: Moratorium Berlanjut Dua Tahun
Setelah melalui diskusi alot hingga berujung ke perpanjangan satu hari, World Trade Organization akhirnya memutuskan perpanjangan moratorium bea masuk transaksi digital dalam 13th Ministerial Conference di Abu Dhabi yang berakhir 1 Maret 2024.
LAYANAN KEUANGAN DIGITAL: EDUKASI & KESIAPAN MASYARAKAT TERUS DITINGKATKAN
Masih rendahnya literasi keuangan di masyarkat menjadi salah satu titik lemah yang dimafaatkan oleh oknum di Industri keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan dengan basis digital.
PAJAK TRANSAKSI INTERNASIONAL KRITERIA WAJIB PUNGUT DIPERLUAS
Otoritas fiskal akan memperluas kriteria pemungut dalam transaksi digital di luar perdagangan melalui sistem elektronik. Rencananya, seluruh penyedia sarana transaksi ditetapkan sebagai wajib pungut pajak dalam transaksi internasional.
AKSELERASI DIGITALISASI MELIPUTI 542 DAERAH: Transaksi Digital Banking Rp 32.200 T
Sebanyak 16 kementerian dan lembaga (K/L), 14 industri keuangan, dan sejumlah asosiasi sepakat bersinergi memperkuat dan mengakselerasi ekosistem ekonomi dna keuangan digital (EKD) di Indonesia.
Sri Mulyani: Transaksi Digital Perlu Diatur untuk Cegah Risiko
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, transaksi digital yang terus meluas seiring perkembangan teknologi di era globalisasi perlu diatur.
Transaksi Digital Minim, BPR Harus Ubah Model Bisnis
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penggunaan digitalisasi oleh bank perkreditan rakyat (BPR) hanya sekitar 5-10%, berbeda jauh dibandingkan dengan rata-rata bank umum yang sudah 70-80% transaksi melalui digital.
SKEMA PPH TRANSAKSI DIGITAL: Pemerintah Tunggu Investigasi AS
Pemerintah masih menunggu hasil investigasi Amerika Serikat (AS) sebelum memutuskan skema pengenaan pajak penghasilan dan pajak transaksi elektronik (PTE) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).