PENGEMBANGAN PLTN: Pemerintah Buru Pemodal Nuklir
Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus menjajaki investor yang mau membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Tak hanya investor, teknologi dan regulasi juga aspek krusial yang mesti dipersiapkan.
BISNIS PAYLATER: BNPL Menanti Regulasi Pro-Ekspansi
Penyedia layanan pembiayaan digital berbasis buy now paylater (BNPL), menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menyusun regulasi khusus untuk sektor BNPL.
PENYEHATAN BISNIS TELEKOMUNIKASI: Siap-siap, Biaya Regulasi Lebih Ringan
Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mempertimbangkan penurunan biaya frekuensi dalam waktu dekat untuk memperbaiki industri telekomunikasi yang kini dalam tren menurun.
Menyederhanakan Regulasi untuk Menjaga Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk menyederhanakan regulasi di lingkup fiscal sebagai salah satu upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi di tengah turbulensi global.
AKSESI OECD: Regulasi Ketat Asuransi Persulit RI
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengingatkan pentingnya keterbukaan pasar asuransi Indonesia untuk mempercepat aksesi ke Organisation for Economic Cooperation and Development untuk OECD.
PENANAMAN MODAL: Bank Dunia Sarankan Reformasi Regulasi
Di tengah tren perlambatan investasi global, peran sektor swasta semakin vital untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bank Dunia menyoroti perlunya reformasi regulasi di Indonesia untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, terutama dalam sektor manufaktur dan jasa.
RELOKASI INVESTASI ASING: RI Siap Ubah Regulasi
Indonesia siap mengubah regulasi untuk mengakomodasi investor asing yang berminat merelokasi usahanya ke Indonesia untuk menghindari dampak perang dagang Amerika Serikat-China.
OJK Bakal Rilis Aturan Bidang PPDP
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengakselerasi proses transformasi sector Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) melalui penguatan dan pengembangan regulasi serta kebijakan menuju industri yang sehat, kuat dan melindungi konsumen agar mampu tumbuh berkelanjutan dan semakin berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Finalisasi Payung Hukum B40
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan regulasi terkait penerapan program bahan bakar campuran biodiesel 40% (B40) dapat selesai dalam pekan ini. Adapun saat inni pencampuran biodiesel sebesar 35%.