PEMERINTAH DAERAH: Ancaman Resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pasal di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya kluster administrasi pemerintahan daerah, dinilai sebagai gejala mengembalikan kekuasaan ke pemerintah pusat (resentralisasi). Presiden memiliki kewenangan yang teramat besar, seperti pembatalan peraturan daerah menggunakan peraturan presiden.
Padahal, di era otonomi daerah, pemerintah pusat hanya berwenang menetapkan...
EVALUASI PENERAPAN PSBB DI JAKARTA: IZIN PERUSAHAAN TERANCAM DICABUT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam mencabut izin perusahaan yang masih mewajibkan karyawannya untuk hadir di kantor selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu ditandai dengan masih tingginya pergerakan orang ke DKI Jakarta.
Rp 24 Triliun Disiapkan untuk Bansos Tambahan
Pemerintah menyiapkan program bantuan sosial (bansos) tambahan bagi sekitar 5,8 juta keluarga miskin yang selama ini tidak merima bantuan, baik dari pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat. Pendanaan program yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 24 triliun ini merupakan realokasi dari program-program lain yang dibiayai dari Dana Desa.
Mendagi-Pemda Diminta Koordinasi Soal Prasarana Transportasi
Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap mendukung operasional prasarana transportasi.