JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat tidak bisa serta-merta memekarkan wilayah Papua. Proses itu harus tetap melibatkan masyarakat daerah setempat atau yang diwakili oleh Majelis Rakyat Papua. Jika pemekaran dilakukan tanpa memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah, potensi konflik akan muncul di kemudian hari. Di dalam draf Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diserahkan...