UJI MATERI: MK Diminta Pertegas Kembali Partisipasi Bermakna
Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan sejumlah frasa di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dinilai justru membatasi terwujudnya partisipasi bermakna atau meaningful participation dalam proses legislasi di DPR. Namun, pemohon diminta memikirkan ulang apakah permohonan yang diajukan sudah tepat dan tidak justru membatasi partisipasi masyarakat.
SENGKETA REGULASI: Pemerintah Usul Uji Materi UU HKPD di Tolak
Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena ketentuan pajak hiburan dalam beleid itu sudah mempertimbangkan kontribusi pajak itu terhadap perekonomian.
PROGRAM LEGISLASI: Pengesahan Revisi UU MK Ditunda
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menunda pengambilan persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat paripurna terdekat.