LEGISLASI : Pemerintahan Jokowi Tolak Teruskan Pembahasan RUU Kepariwisataan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tinggal berumur sebulan menolak meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang diusulkan DPR. Alasannya, RUU tersebut hampir mengubah seluruh materi dalam UU No 10/2009 sehingga lebih tepat disusun pada masa pemerintahan selanjutnya.
Hentikan Normalisasi Pembajakan Legislasi
PSHK merekomendasikan penghapusan system fraksi di DPR. Pasalnya, anggota DPR selama ini hanya merepresentasikan partai politik.
LEGISLASI : Masih Ada Kepentingan, RUU Perampasan Aset Belum Juga Dibahas
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/6/2023), tak juga membacakan surat presiden atau surpres berisi usul pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Padahal, surpres itu telah dilayangkan sejak dua bulan lalu,pada 4 Mei.
LEGISLASI : RUU Perampasan Aset Masih Menggantung
Lebih dari sebulan setelah pemerintah menyerahkan surat presiden mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, DPR belum juga memutuskan untuk membahasnya. Pemerintah dan DPR saling tuding soal penyebab pembahasan RUU ini berjalan lambat.