Pemerintah Minta Perhutani Tak Risau dengan Skema KHDPK
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Perum Perhutani tidak merisaukan rencana penerapan skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada kawasan hutan di Pulau Jawa. Sebab,
Validasi Proyek Karbon Harus Sesuai Aturan RI
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), sekaligus salah satu penanggung jawab teknis Indonesia FoLU Net Sink 2030, telah meminta beberapa pihak untuk tidak melanjutkan proses validasi proyek karbon di Sumatera dan Kalimantan. Hal itu tidak bisa dilanjutkan bila tidak sesuai regulasi Pemerintah Republik Indonesia.
KLHK Terbitkan Rencana Penurunan Emisi Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis Rencana Operasional Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030 melalui keluarnya Kepmen LHK No 168 Tahun 2022 tentang FoLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Hal itu sebagai kerja konkret Indonesia dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.
KLHK: Greenpeace Tidak Konsisten soal Deforestasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai, desakan Greenpeace agar pemerintah mencabut izin-izin usaha di lahan gambut menunjukkan posisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu tidak konsisten tentang isu deforestasi.
KLHK: COP26 Hasilkan Keputusan Penting soal Pasar Karbon
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) yang berakhir pada Sabtu (13/11) telah menghasilkan keputusan penting soal pasar karbon.
Perpres NEK Buka Peluang Pendanaan Iklim Lebih Luas
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berharap kehadiran Perpres No 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang di dalamnya mengatur juga mengenai pasar karbon, dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim.
RI Pertegas Komitmen Kurangi Emisi di COP26
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sri Nurbaya menyatakan, Pemerintah Indonesia akan mempertegas komitmennya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) saat konferensi Perubahan Iklim PBB ke26 (COP26) di Glasgow pada November 2021.
KLHK: Adaptasi Iklim Bisa Selamatkan PDB Rp 577,01 T
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pembiayaan adaptasi perubahan iklim yang seimbang dengan mitigasi berpotensi menyelamatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 110,38-577,01 triliun.
KLHK Bentuk 10 Pokja Kawal UUCK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk 10 kelompok kerja (pokja) guna mengawal implementasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
UU Cipta Kerja Permudah Bebaskan Kawasan Hutan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Negara (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menyatakan bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) akan mempermudah pembebasan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat.