Revisi UU Penyiaran Setarakan Penyiaran TV dan Platform OTT
Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang saat ini tengah berproses di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mengedepankan kesetaraan antara penyiaran TV terestial (konvensional) dan media platform konten di jaringan internet (over the top/OTT) yang punya saluran streaming, podcast, rekaman, hiburan, dan lainnya. Keduanya akan disetarakan...
Revisi UU Penyiaran Ditargetkan Tuntas Tahun Ini
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menargetkan bisa menuntaskan pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) pada 2024. Saat ini, revisi UU tersebut sudah masuk pada tahap harmonisasi dan penyelarasan usulan materi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
KOMISI YUDISIAL: Tujuh Anggota KY Terpilih Dituntut Solid
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui tujuh calon anggota Komisi Yudisial yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Ketujuh calon tersebut dinilai memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menjadi pengawas eksternal pengadilan tersebut. Namun, sejumlah persoalan telah menanti anggota KY yang baru, terutama mengenai optimalisasi kinerja lembaga, komunikasi yang memburuk dengan Mahkamah...
DPR Sahkan Perppu Covid-19 jadi UU: Pengusaha: Langkah Awal Pemulihan Ekonomi
Kalangan pengusaha mengapresiasi keputusan DPR RI untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang (UU).