TARGET NET ZERO EMISSION: Peluang Menggiurkan Penanganan Karbon

Pemerintah bergerak cepat mengamankan peluang dari bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon di Tanah Air yang diyakini bisa memompa investasi, serta mempercepat pencapaian target net zero emission.  

MATERIAL KONSTRUKSI RENDAH KARBON

Menanti Aturan Pelengkap Produsen  Non-Ordinary  Portland  Cement  (OPC)  di  Indonesia  sudah  kian  marak  namun  butuh  peraturan  turunan  yang  bisa  memberikan  kepastian  penggunaannya  dalam  spesifi kasi konstruksi.

Pemerintah Keluarkan Permen yang Mengatur CCS/CCUS

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage, Carbon Capture, Utilizaton and Storage CCS/CCUS) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan rendah emisi dan mendorong peningkatan produksi...

PENANGANAN IKLIM: Bursa Karbon Dalam Horizon

Pelan tetapi pasti, pembentukkan bursa karbon yang digodok sejumlah kementerian dan lembaga mulai menemukan bentuknya. Persiapan penyelenggaraan karbon tengah dikebut untuk memenuhi tenggat aktivasi pada 2024.  

Perdagangan Karbon Dorong Investasi Energi Terbarukan

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.

PERDAGANGAN KARBON: Kuota Emisi Sempit, Pembangkit EBT Bangkit

Pe-merintah perlu memperketat batas atas emisi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara dalam implementasi perdagangan karbon tahun ini. Direktur Institute for Essen-tial Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai…  

PERDAGANGAN KARBON: Draf Regulasi Ditarget Rampung Maret

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan draf regulasi mengenai perdgangan karbon bisa rampung pada maret. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Suhardiman mengatakan jika regulasi itu rampung, pemerintah akan segera menyosialisasikan mekanisme pasar karbon hingga persyaratan partisipan. Bisnis...