OMNIBUS LAW KEUANGAN BABAK BARU PENGAWASAN PERBANKAN
Pengawasan industri perbankan nasional akan memasuki babak baru seiring dengan mulai dipersiapkannya rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengatur tentang reformasi, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan.
OMNIBUS LAW CIPTA KERJA MENJADI TUAN DI NEGERI MARITIM
Nasib industri pelayaran nasional dipertaruhkan di Gedung DPR/MPR Jakarta. Saat ini, Badan Legislasi DPR sibuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satunya mengubah Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran.
OMNIBUS LAW KEUANGAN Naskah Akademik Segera Disusun
Di tengah perdebatan pembahasan Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan, pemerintah kembali membahas penyusunan omnibus law atau rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
RUU CIPTA KERJA :Pemda Bakal Dapat Kompensasi
Pemerintah tengah merumuskan kompensasi bagi daerah yang berisiko mengalami tekanan fiskal sejalan dengan adanya perubahan perizinan dalam rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Ratifikasi PDP Dijadwalkan Tengah November
Setelah terus tertunda selama beberapa tahun terakhir Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya bakal diratifi kasi sekitar pekan kedua November 2020.
URGENSI PENGESAHAN RUU CIPTAKER
Pemerintah dan pelaku usaha berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law dapat segera disahkan menjadi Undang-undang.
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA: PEMERINTAH BAKAL BATASI PEMBEBASAN PAJAK
Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembebasan pajak atau tax exemption dalam revisi undang-undang tentang pajak barang dan jasa. Apalagi, selama ini tax exemption menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai.
Pembahasan RUU Cipta Kerja Baru Selesaikan Sepertiga Total Bab
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja hingga kini masih dalam pem bahasan antara pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari 15 bab yang ada dalam RUU ini, lima bab sudah selesai dibahas.
Masuk RUU Cipta Kerja: LPS Koperasi Mendesak Dibentuk
Kasus penipuan dengan mengatasnamakan koperasi yang marak belakangan ini mengindikasikan bahwa perlindungan dan pengawasan terhadap koperasi masih lemah.
PEMBAHASAN RUU CIPTAKER: MUNCUL KERAWANAN BARU
Kelanjutan pembahasan Rancangan UndangUndang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster ketenagakerjaan menjadi gelap kembali, menyusul ‘pecah kongsi’ di perwakilan pekerja yang memutuskan keluar dari tim pembahas bakal payung hukum itu.