MINYAK SAWIT MENTAH TARIF PUNGUTAN EKSPOR DIPANGKAS
Pemerintah berupaya mengerek harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang sedang anjlok beberapa bulan terakhir dengan menurunkan tarif pungutan ekspor atau PE minyak sawit mentah dan menggenjot program pencampuran biodiesel B40.
TATA KELOLA PERTAMBANGAN -PERIZINAN MINERBA DIPERCEPAT
Pemerintah berupaya mempercepat proses perizinan mineral dan batu bara atau minerba dengan melakukan
koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar kementerian guna memacu investasi di sektor tersebut.
Wamenkumham Pastikan Pemerintah Mendengar Kritik soal RUU KUHP
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memastikan pemerintah mendengar setiap masukan dan kritik dari masyarakat dalam menyusun Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
INVESTASI HULU MIGAS PEMERINTAH SIAPKAN PEMANIS
Pemerintah menyiapkan sejumlah paket insentif fiskal untuk menggairahkan investasi hulu minyak dan gas bumi di tengah reli kenaikan harga komoditas tersebut di pasar global.
JALAN TERJAL TARIK MODAL
Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu kenaikan inflasi, gangguan rantai pasok, dan tensi geopolitik dunia menjadi ancaman dalam mengerek investasi. Situasi tersebut agaknya disadari betul oleh Pemerintah Indonesia yang memilih tak muluk-muluk mematok target investasi.
PLTU Batu Bara Dikenakan Tambahan Biaya Mulai Juli 2022
Pemerintah akan menerapkan cap trade tax dan offset untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara mulai Juli 2022. Dengan skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batu bara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan tambahan biaya.
TARGET PERPAJAKAN 2023: ANGKA PERTUMBUHAN PESIMISTIS
Prospek penerimaan perpajakan pada tahun depan kalah gemilang dibandingkan dengan tahun ini. Hal tersebut tecermin dari turunnya persentase kenaikan angka sasaran yang disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemerintah Minta Perhutani Tak Risau dengan Skema KHDPK
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Perum Perhutani tidak merisaukan rencana penerapan skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada kawasan hutan di Pulau Jawa. Sebab,
PENGHAPUSAN TENAGA HONORER DAERAH MULAI KAJI KONTRAK
Sejumlah daerah mulai mengkaji kontrak tenaga kerja honorer di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN menyusul dihapusnya tenaga kerja itu di lingkungan instansi pemerintah mulai akhir tahun depan.