PENATAAN PERTAMBANGAN: Timah Dikenakan Royalti Progresif
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepakat akan mengenakan tarif royalti progresif untuk timah seiring dengan melambungnya harga komoditas tersebut sejak 2021.
IZIN PERTAMBANGAN KEPASTIAN HUKUM DIPERLUKAN
Pemerintah harus memberikan kepastian hukum untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha
pertambangan di dalam negeri agar berjalan lancar dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Pisah dari MIND ID, Inalum Fokus Garap Smelter
PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) bakal berpisah atau split-off dari entitas Holding Industri Pertambangan atau Mineral Industry Indonesia (MIND ID) pada kuartal III atau IV tahun ini. Selanjutnya, Inalum akan beroperasi secara mandiri menjadi perusahaan pengoperasi smelter aluminium.
SEKTOR TAMBANG PENGHILIRAN POLES PROSPEK EMITEN
Sejumlah emiten tambang memoles prospek bisnisnya melalui ekspansi peng hiliran logam dan mineral pada tahun ini.
PENERIMAAN NEGARA DARI SMELTER FREEPORT BAKAL SETOR US$80 MILIAR
PT Freeport Indonesia memperkirakan bisa menyetor penerimaan negara US$80 miliar hingga akhir masa izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 2041 dari investasi smelter konsentrat tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur.
PENATAAN PERTAMBANGAN: Pencabutan IUPBermasalah Molor
Pemerintah menargetkan bisa merampungkan pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan atau IUP pada Mei 2022. Rencana tersebut lebih lambat dari instruksi Presiden Joko Widodo yang menargetkan pencabutan IUP tersebut bisa rampung pada April tahun ini.
SEKTOR PERTAMBANGAN TITIK BALIK INVESTASI MINERBA
Optimisme terkait dengan geliat investasi di subsektor mineral dan batu bara atau minerba menguat setelah pada 2021 tren penurunan terhenti. Kementerian ESDM pun membidik investasi senilai US$5,01 miliar pada tahun ini.