Pemerintah Siapkan Insentif Dorong Penurunan Emisi
Indonesia telah berkomitmen untuk beralih sepenuhnya ke sumber energi baru terbarukan (EBT) pada 2060. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM menyiapkan keistimewaan untuk mendorong penurunan emisi, khususnya bagi sektor swasta.
Panas Bumi Primadona Energi Hijau
Pamor panas bumi sebagai bagian dari energi baru dan terbarukan atau EBT kembali memanas setelah pemerintah mengoptimalkan pemanfaatannya di Indonesia.
Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
Pamor panas bumi sebagai energi baru dan terbarukan atau EBT kembali meningkat setelah pemerintah berencana mengoptimalkan pemanfaatannya di Tanah Air dengan melakukan merger tiga perusahaan geotermal.
Pengembangan EBT Swasta Punya Porsi Besar
Pemerintah memastikan bakal memberikan porsi lebih besar kepada swasta ketimbang badan usaha milik negara atau BUMN dalam rencana investasi dan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di dalam negeri.
Krakatau Steel Jajaki Pengembangan EBT
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) bersama PT Pertamina Power Indonesia dan IGNIS Energy Holdings melakukan penandatanganan Perjanjian Studi Bersama (PSB) pengembangan Blue & Green Hidrogen dan Energi Baru & Terbarukan (EBT) di wilayah Industri Krakatau Steel. Penandatanganan dilakukan pada Selasa, 18 Oktober 2022 di dalam acara SOE International Conference G20 di Nusa Dua, Bali.
Energi Baru Terbarukan Menanti Komitmen Investasi PLTS Karimun
Megaproyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Kawasan Ekonomi Khusus Karimun Provinsi Kepulauan Riau sukses memperoleh komitmen investasi hingga US$6 miliar untuk membangun pembangkit bersih berkapasitas 3,5 gigawatt peak.
Gandeng Denmark, PLN Pacu Pengembangan EBT di Tanah Air
PT PLN (Persero) menggandeng Danish Energy Agency (DEA) untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang bersih, andal dan terjangkau di Tanah Air.
Energi Fosil Jangan Didikotomikan: Percepat Penerbitan izin Pengembangan EBT
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait perlu mempercepat proses penerbitan izin bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT), sembari menunggu pemberian tambahan insentif, terutama fiskal, yang seringkali harus melewati birokrasi panjang.