KEPASTIAN USAHA REVISI UU MIGAS MENDESAK
Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinilai mendesak dilakukan, mengingat minimnya pengaturan terkait dengan kegiatan usaha hulu migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
SEKTOR PERINDUSTRIAN Menperin: UU Cipta Kerja Dorong Kinerja Manufaktur
Kementerian Perindustrian meyakini Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong kinerja manu faktur Indonesia.
SKEMA UPAH BERUBAH ARAH
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja otomatis mengubah skema penentuan upah minimum 2021 yang rencananya ditetapkan pada 1 November 2020.
UU Cipta Kerja Amanahkan Digitalisasi TV Nasional
DPR RI telah mengesahkan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).
UU Cipta KErja Dongkrak Daya Saing Indonesia: Pemerintah Berkomitmen Lindungi Buruh
Pemerintah berkomitmen melindungi pekerja dan buruh melalui UndangUndang (UU) Cipta Kerja. Spirit dari UU tersebut adalah memperluas lapangan kerja, bukan memberikan kemudahan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
UU CIPTA KERJA BURUH BISA TEMPUH JUDICIAL REVIEW
Pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sangat terbuka untuk menyelesaikan sejumlah polemik yang muncul setelah beleid sapu jagad UU Cipta Kerja disahkan.
DAMPAK UU CIPTA KERJA JAMINAN SOSIAL DAN DANA PENSIUN PEKERJA MAKIN BURAM
Berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai dapat memantik ketidakpastian bagi nasib pekerja untuk memeroleh jaminan sosial dan dana pensiun.
KLASTER PERPAJAKAN UU CIPTA KERJA Pekerja Asing Bebas PPh
Pemerintah membebaskan setoran pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja asing untuk kategori tertentu. Hal tersebut tertuang dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh parlemen.
EMITEN LAHAN INDUSTRI DMAS & SSIA SIAP TANGKAP PELUANG
Dua emiten properti yang memiliki lini usaha kawasan industri, PT Puradelta Lestari Tbk. dan PT Surya Semesta Internusa Tbk. tengah mengatur siasat untuk menangkap peluang relokasi dan aliran investasi ke Tanah Air sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja.
IZIN KAPAL ASING INSA MINTA DIPRIORITASKAN PEMERINTAH
Pemerintah diminta tetap memprioritaskan peran pengusaha nasional meskipun investor asing berpeluang masuk ke pelayaran domestik setelah Rapat Paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.