UJI MATERI UU KPK: Dewas Ganggu Independensi
Bisnis, JAKARTA – Keberadaan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi disebut mengganggu independensi lembaga tersebut, khususnya yang menyangkut fungsi penindakan oleh penyidik dan pimpinan lembaga antirusuh.
OMNIBUS LAW KEAMANAN LAUT DIGODOK
Pemerintah masih membahas jangkauan sinergi peraturan, cukup tingkat peraturan-peraturan pemerintah atau sampai ke undang-undang.
MENYELAMATKAN BUMN DARI PRIVATISASI MELALUI PERPRES
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai negara yang menjadi penggerak utama ekonomi dan agen pembangunan bangsa dan negara (agent of national development) bisa jadi hanya akan tinggal nama apabila tidak segera dibenasi. Berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan potensi hilangnya uang negara telah terjadi berkali-kali.
OMNIBUS LAW: Ekonomi Politik UU Sapu Jagat
Undang-undang sapu jagat bertujuan untuk menggenjot investasi. Yang tidak boleh dilupakan, RUU ini juga memengaruhi konsumsi masyarakat melalui ekspektasi pendapatan rumah tangga pekerja sektor formal di masa depan.
Kecepatan yang terlalu rendah akan membuat suatu pesawat jatuh (“stall”). Demikian juga perekonomian membutuhkan kecepatan minimum untuk dapat memberikan nilai tambah, kesempatan kerja...
JARINGAN PITA LEBAR: Menunggu Frekuensi 700 MHZ Bebas
Rencana migrasi TV analog menjadi TV digital sepertinya masih menunggu waktu lama. Padahal, frekuensi 700 Mhz yang saat ini ditempati oleh TV analog berpeluang untuk dioptimalkan sebagai sambungan seluler pita lebar yang akan meningkatkan ekonomi miliaran dolar.
PEMERINTAH MENEGASKAN SIAP DALAM PEMBAHASAN OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menegaskan kesiapan dan komitmennya dalam pembahasan omnibus law cipta lapangan kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, Pemerintah mengikuti alur dan tahapan-tahapan pembahasan di DPR. Ia menyebutkan, baru minggu lalu DPR memutuskan Prolegnas 2020-2024 termasuk Prolegnas prioritas 2020. Termasuk dalam Prolegnas tersebut RUU (omnibus law) cipta...
PRESIDEN DORONG TERWUJUDNYA SINKRONISASI SISTEM HUKUM
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada era disrupsi dan tantangan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien.
PP 87/2019 Jadi Solusi Penyelesaian Kasus AJB Bumiputera 1912
JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama disebut dapat menjadi pintu untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Pasalnya, selama ini perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia tersebut tidak memiliki landasan hukum terkait bentuk usaha bersama.
MA BANTAH KELUARKAN FATWA PUTUSAN UJI MATERI PKPU
JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membantah telah mengeluarkan fatwa soal putusan uji materi PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang diajukan oleh DPP PDIP. Bantahan tersebut diutarakan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro. Andi mengatakan bahwa pihaknya mengeluarkan pendapat hukum atas putusan terebut.
UU JAMINAN FIDUSIA: Aksi Debt Collector yang Berujung Vonis MK
Aprilliani Dewi, 37 tahun, berjuang hingga ke dua lembaga peradilan untuk mengadukan perampasan mobilnya yang dilakukan secara sewenang-wenang.