UU Ciptaker Permudah Izin Usaha Sektor Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Undang -Undang (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang mencantumkan penghapusan izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, akan memudahkan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi.
Politik Hukum Pajak dalam UU Cipta Kerja
Masuknya pajak dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR telah memberi warna baru politik hukum yang tepat bagi pemaknaan pajak yang mesti dipatuhi. Makna omnibus law pajak dalam UU Cipta Kerja sebenarnya bukan yang pertama kali. UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan No 9/2017 esensinya omnibus karena beberapa norma dalam 5 UU lain dicabut.
Mensesneg Akui Adanya Kekeliruan Teknis dalam UU Cipta Kerja
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui ada kesalahan teknis di dalam Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU Ciptaker : Kepemilikan Pesawat, Tarif, dan Standar Layanan Penerbangan Diatur PP
Undang-Undang (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mengubah pengaturan syarat kepemilikan jumlah pesawat, tarif penerbangan, hingga standar pelayanan maskapai menjadi ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP) dari semula peraturan menteri.
PENGALIHAN SPEKTRUM FREKUENSI AWASI MONETISASI ANTAROPERATOR!
Fleksibilitas pengalihan spektrum frekuensi radio antarpenyelenggara telekomunikasi dalam UU Cipta Kerja disinyalir membuka ruang bagi praktik ilegal, seperti jual beli frekuensi oleh operator seluler.
UU CIPTA KERJA KEK Tak Lagi Berorientasi Ekspor
Pemerintah mengubah kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
KONTROVERSI UU NO. 11/2020 ISTANA LAKUKAN PERBAIKAN
Harapan berakhirnya kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan secara resmi, ternyata tidak terwujud.
Jokowi Teken UU Cipta Kerja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani draf Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang hampir sebulan silam, Senin (2/11).
KKP Susun Empat Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyusun sedikitnya empat aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).
UU CIPTAKER ADMINISTRASI PEMERINTAH: Rasionalisasi Kewenangan Pemda Diperkirakan Kurangi PDRB
Peniliti lembaga kajian Indef M Rizal Taufiqurrahman menilai, reduksi atau rasionalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam UU Cipta Kerja kluster Administrasi Pemerintah telah mengurangi hampir semua Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).