Sanksi tegas menanti kepala daerah atau pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk memenangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan.
Sumber: Bisnis Indonesia. 28 September 2020.
