JAKARTA, KOMPAS — Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bergabung dengan penyelenggara perdagangan secara elektronik atau e-dagang. Upaya digitalisasi UMKM itu dijaga melalui berbagai cara, antara lain pendampingan oleh perusahaan e-dagang secara konsisten dan rutin.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebanyak 279.900 UMKM masuk ke dalam ekosistem digital per pertengahan Juli 2020.
Public Relations Lead Shopee Aditya Maulana Noverdi menyampaikan, Shopee mengedukasi UMKM binaan dan menyediakan kelas mengenai bisnis dalam jaringan.
”Shopee juga memiliki tim internal yang didedikasikan untuk mendampingi dan memantau perkembangan bisnis UMKM binaan di setiap kota yang telah kami tuju,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (9/9/2020).
Shopee juga memiliki program edukasi bernama ”Kampus Shopee” dan pelatihan ”SME Go-Online” kepada UMKM binaan di lebih dari 515 kota/kabupaten di Indonesia. Diharapkan, semakin banyak UMKM Indonesia yang teredukasi dan melek teknologi digital sehingga dapat memaksimalkan penjualan mereka melalui platform e-dagang.
Baca juga: Stimulus Saja Belum Cukup
Sementara External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan, Tokopedia mengadakan berbagai kelas daring atau webinar. Kelas ini ditujukan untuk masyarakat yang belum pernah memulai bisnis daring ataupun yang sudah menjadi penjual di Tokopedia.
Tokopedia juga bermitra dengan badan usaha milik desa untuk mempermudah proses digitalisasi UMKM di wilayah setempat.
Hingga kini, pemain e-dagang menjembatani pegiat UMKM lokal yang berjumlah sekitar 100 juta orang dan tersebar di 98 persen kecamatan di Indonesia.
Realisasi penyaluran dana terkait upaya pemulihan ekonomi nasional koperasi dan UMKM.
Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, per akhir 2018 ada 63,35 juta unit usaha mikro di Indonesia yang menyerap 107,376 juta tenaga kerja. Adapun usaha kecil sebanyak 783.132 unit dengan serapan 5,831 juta tenaga kerja dan usaha menengah sebanyak 60.702 unit yang menyerap 3,77 juta tenaga kerja.
Per akhir 2018, ada 63,35 juta unit usaha mikro di Indonesia yang menyerap 107,376 juta tenaga kerja.
Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, kredit yang disalurkan perbankan ke UMKM per Juni 2020 sebesar Rp 1.015,438 triliun. Dari jumlah itu, setengah di antaranya disalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, yakni Rp 505,656 triliun.
Memanfaatkan waralaba
Terkait pengembangan UMKM, waralaba dapat menjadi pilihan. Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar menyebutkan, pelaku UMKM cenderung ingin berbisnis yang tak terikat dari sisi waktu. Hal ini bisa dijembatani melalui kegiatan waralaba.
Ketua Asosiasi Lisensi Indonesia Susanty Widjaya mengatakan, UMKM dapat dilatih dan dibina sehingga bisnisnya berkembang menjadi waralaba. Pengembangan ini bisa berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.
Untuk mencari waralaba yang sesuai, pelaku UMKM bisa mengunjungi International Franchise License & Business Concept Expo & Conference (IFRA) 2020. IFRA yang digelar ke-18 kalinya ini diselenggarakan secara virtual melalui laman www.ifra-indonesia.com pada 18-20 September 2020.
Project Manager IFRA 2020 Raenita menyebutkan, ada pilihan waralaba dan lisensi yang membutuhkan investasi kurang dari Rp 10 juta.
”Bentuknya berupa cikal bakal bisnis, konsep bisnis, dan produk yang dijual di gerobak,” ujarnya saat konferensi pers dalam jaringan.
Raenita menambahkan, transaksi pada IFRA 2020 ditargetkan sebesar Rp 100 miliar-Rp 200 miliar dan dihadiri 5.000 pengunjung. Hingga kini, sebanyak 60 peserta pameran sudah mendaftar.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam penyaluran Bantuan Presiden produktif usaha mikro. Pada tahap pertama, bantuan disalurkan bagi 9,1 juta usaha mikro.
”Tahap berikutnya sedang kami usulkan, diharapkan nanti bisa 12 juta sampai 15 juta untuk tahun ini,” kata Teten dalam konferensi pers seusai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (9/9).
Baca juga: Perusahaan Pelat Merah Keroyokan Bantu UMKM
Sejak awal pendataan calon penerima Banpres produktif usaha mikro, Kemenkop UKM melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kantor-kantor BPKP di daerah diminta membantu pendataan yang dilakukan kepala dinas kabupaten dan kota. Data calon penerima juga didapat dari bank anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, koperasi, badan layanan umum, serta kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam penyaluran Bantuan Presiden produktif usaha mikro.
Ada 18 kementerian dan 43 lembaga yang selama ini mengurusi UMKM. Data yang terkumpul saat ini sekitar 19 juta pelaku usaha mikro.
”Data yang sudah dibersihkan ada 18 juta. Sejak diluncurkan 24 Agustus 2020 lalu, per 3 September 2020, (Banpres produktif usaha mikro) sudah terealisasi sekitar 5,5 juta,” ujar Teten. (JUD/PDS/CAS)
KOMPAS, KAMIS, 10092020 Halaman 13.
