Di dalam entitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat hampir seluruh sektor usaha ekonomi. Mulai dari pertanian, pertambangan, konstruksi, industri manufaktur, transportasi, perhotelan, hingga jasa informal. Setidaknya selama tiga bulan terakhir, sebagaimana bisnis lainnya, bisnis UMKM pun terhantam pandemi Covid-19. Hantamannya cukup signifikan.
Kementerian Koperasi dan UKM telah mengungkapkan, sebanyak 163.713 pelaku UMKM terdampak. Padahal, 97 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia saat ini terjadi di UMKM, dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60 persen.
Kementerian ini juga melakukan survei yang memprediksi, 47 persen UMKM bangkrut karena terdampak pendemi.
Baca juga : UMKM Tetap Menjadi Katup Pengaman Ekonomi
UMKM di sektor transportasi pun tak kalah parah terkena dampak pandemi ini. Padahal, sebagaimana diketahui, sektor transportasi vital dalam mendukung perputaran roda ekonomi. Karena itu, terpuruknya sektor transportasi menimbulkan dampak berantai, baik pada sektor terkait di hulu maupun di hilir. Rantai pasok yang menghubungkan sumber bahan baku-lokasi industri–distributor/pasar/outlet–konsumen akhir pun terganggu.
Sebelum diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru atau biasa disebut new normal, pemerintah telah menyediakan sejumlah insentif untuk mendukung daya tahan UMKM. Insentif berupa keringanan pajak, relaksasi cicilan kredit, subsidi bunga, fasilitas pinjaman baru, dan lainnya. Pemerintah juga melaksanakan program bantuan sosial dan kartu prakerja.
Program-program seperti Tol Laut, jembatan udara, dan aktivitas ekspor/impor melalui pelabuhan serta angkutan truk-truk logistik juga tetap dijalankan. Program Tol Laut amat strategis dalam mendukung eksistensi dan daya tahan UMKM di tengah pandemi di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Program ini tentu dijalankan dengan memberlakukan protokol kesehatan yang baik.
Pemulihan UMKM
Fase adaptasi kebiasaan baru ini tak ubahnya awal musim hujan setelah paceklik panjang. Pelaku bisnis UMKM dapat mulai menjalani pemulihan. Dalam rangka pemulihan ekonomi di sektor UMKM, para pelaku perlu memerhatikan beberapa catatan penting.
Pertama, sejumlah proyek konstruksi infrastruktur fisik dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) terus berjalan di tengah pandemi. Proyek ini antara lain jalan tol, dan LRT Jabodetabek, pembenahan pelabuhan seperti Makassar New Port (MNP) dan Bitung. Proyek PSN, khususnya di sektor transportasi, baik yang sudah beroperasi maupun dalam tahap konstruksi, bermanfaat untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta merangsang pengembangan usaha.
Baca juga : Perlakuan Khusus Sementara UMKM
Kedua, Kementerian Perhubungan terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi transportasi logistik, baik di pelabuhan, bandara, maupun sarana transportasi darat.
Di antaranya peningkatan digitalisasi dan otomasi pelabuhan, dan penyempurnaan Program Tol Laut dan Jembatan Udara yang dapat mendukung pengembangan UMKM, hingga ke wilayah 3TP.
Ketiga, implementasi adaptasi kebiasaan baru dalam bidang transportasi pun akan mendukung pemulihan UMKM. Dengan sarana dan prasarana transportasi yang higienis serta perilaku bertransportasi yang mematuhi protokol kesehatan, akan meningkatkan arus barang dan penumpang serta mendukung aktivitas UMKM dalam konteks new normal.
Baca juga : UMKM Perlu Dukungan
Tak boleh dilupakan bahwa di sektor transportasi terdapat UMKM yakni pelaku ojek dan taksi berbasis aplikasi (online), pengusaha angkutan umum, angkutan perdesaan, koperasi taksi, dan lainnya.
Keempat, UMKM mendapat kesempatan yang sama (a level playing field) dari Aceh hingga Papua, termasuk melalui pemerataan pembangunan infrastruktur strategis.
Menurut informasi dari Menteri Koperasi dan UKM, sekitar Rp 735 triliun anggaran pemerintah akan dialokasikan untuk belanja produk UMKM. Pemerintah juga telah menyiapkan stimulus dengan anggaran sebesar Rp 123,46 triliun untuk UMKM yang pada pertengahan Juni 2020 baru terserap 0,6 persen.
Menurut informasi dari Menteri Koperasi dan UKM, sekitar Rp 735 triliun anggaran pemerintah akan dialokasikan untuk belanja produk UMKM.
Tentu lebih baik lagi jika para pelaku UMKM, sebagai calon penerima program bantuan modal diberikan pelatihan bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, sekaligus penerapan protokol kesehatan khususnya bagi usaha kecil mikro.
Para pelaku UMKM perlu jeli memanfaatkan semua peluang yang tersedia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara simultan dengan pengendalian pandemi.
Di luar itu, pemerintah juga menyiapkan program-program padat karya untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Kementerian Perhubungan, misalnya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun untuk program padat karya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (di 33 provinsi), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (10 provinsi), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (29 provinsi), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (13 provinsi).
Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan RI.
KOMPAS, KAMIS, 23072020 Halaman 6.
