Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang resmi membatalkan Peraturan Presiden No. 75/2019 yang mengatur tentang kenaikan iuran jaminan kesehatan. Namun demikian, putusan tersebut belum dapat diimplementasikan karena BPJS Kesehatan perlu menunggu aturan turunan.
