MANADO, KOMPAS – Pemerintah bakal menetapkan sanksi dan insentif bagi operator kapal tol laut demi meningkatkan kepatuhan pada jadwal kedatangan dan keberangkatan yang telah ditentukan. Kelengkapan alat di pelabuhan menjadi faktor yang bakal memengaruhi hal ini.
Sanksi diterapkan mulai 2020 oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan bersamaan dengan penetapan jumlah perjalanan serta tanggal keberangkatan dan kedatangan. Nilai subsidi yang disalurkan akan dipotong sesuai jumlah hari keterlambatan. Operator juga didenda satu per seribu nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Dihubungi dari Manado, Jumat (17/1/2020), Kepala Cabang PT Pelni di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Hamdan Janis, yakin PT Pelni yang mengisi trayek hub H-1 Surabaya-Makassar-Tahuna dengan Kapal Logisitik Nusantara 1 bisa tepat waktu. Kapal selalu diberi 4-5 hari untuk bersandar di Pelabuhan Tahuna.
“Kapal sangat jarang tertunda di sini karena pelabuhan sepi. Proses bongkar muat cukup cepat. Kami cukup dengan bantuan dua forklift,” kata Hamdan.
Baca Juga : Pemudik Antarpulau di Manado Setia dengan Kapal Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub menetapkan 26 perjalanan pergi-pulang di trayek H-1 sepanjang 2020 dengan lama perjalanan 15 hari. Kapal Logistik Nusantara 1 ditargetkan membawa 1.872 peti kemas 20 kaki (TEU) dengan total berat muatan 37.440 ton. Nilai kontrak trayek H-1 selama satu tahun Rp 34,6 miliar.
Menurut Hamdan, jumlah peti kemas yang didatangkan dari Surabaya dan Makassar berkisar 60-80 unit. Adapun, muatan balik dari Tahuna menuju Surabaya sekitar 20-an unit. Satu peti kemas bermuatan 18,5 ton.
Demi mengatasi keterlambatan, para pedagang di Kepulauan Sangihe diberi kebebasan mengisi peti kemas yang kosong jauh hari sebelum kapal datang. Tidak ada biaya yang dikenakan meskipun barang mereka dibiarkan di lapangan penumpukan berhari-hari.
“Penghasilan daerah dalam muatan balik selalu kami prioritaskan. Jadi, saat kapal datang dari Surabaya, muatan datang bisa diturunkan bersamaan dengan menaikkan muatan balik ke kapal,” kata Hamdan.
Kapal Logistik Nusantara dijadwalkan berangkat dari Surabaya pada Selasa (14/1) dan tiba pada Kamis (23/1). Peti kemas muatan balik berisi bilahan kayu telah disiapkan sejak Rabu (8/1) lalu di lapangan penumpukan Pelabuhan Tahuna.
Menurut Hamdan, faktor lain yang memengaruhi keterlambatan kapal adalah cuaca. Namun, faktor itu dapat dimaklumi. “Cuma perlu tanda tangan berita acara dengan KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Tahuna,” katanya.
Di lain pihak, Direktur Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan, kelengkapan alat di pelabuhan turut menentukan ketepatan waktu. Pelabuhan yang belum dikelola swasta, seperti Pelabuhan Tahuna dan pelabuhan lainnya di wilayah kepulauan, pun kekurangan alat.
Menurut Wisnu, keberadaan tol laut mestinya mendorong pengelola pelabuhan dan pemerintah daerah untuk berinovasi. “Tiap daerah bisa membentuk BUMD dan bekerja sama dengan swasta, seperti PT Pelindo. Kalau mau melengkapi alat dengan dana APBN, ya harus ngantre,” katanya.
Baca Juga : Sangihe dan Talaud Korban Avtur Mahal
Sementara itu, risiko keterlambatan juga mengintai di pelabuhan asal. Sutopo, General Manager Terminal Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, menyebut keterlambatan kedatangan muatan dari pabrik ke pelabuhan sebagai faktor utama penyebab keterlambatan keberangkatan kapal. Pemuatan 60-80 peti kemas yang hanya butuh maksimal 10 jam menjadi 2-3 hari.
Selain sanksi, operator juga bisa mendapat insentif jika menuntaskan perjalanan lebih cepat. Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hasan Sadili mengatakan, imbalan yang diberikan berupa 5 persen dari biaya operasional satu perjalanan per hari.
Dengan nilai kontrak Rp 34,6 miliar, biaya satu perjalanan adalah Rp 1,33 miliar. Jika kapal datang lebih cepat satu hari, jumlah imbalan mencapai Rp 66,5 juta. “Tapi, reward ini hanya diberikan kalau kapal datang lebih cepat tanpa komisi (melewati pelabuhan yang masuk trayek),” katanya.
Selain trayek H-1, Pelabuhan Tahuna juga akan disinggahi Kapal Kendhaga Nusantara 1 yang dioperasikan PT Pelni untuk mengisi trayek feeder T-5. Trayek itu menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan wilayah kepulauan di Sulut, yaitu Tahuna, Tagulandang, Ulu Siau, Lirung, Melonguane, Miangas, dan Marore.
Baca Juga : Layani Pemudik 21 Pelabuhan Dibenahi
KOMPAS, 18012020 Hal. 15.
