Jakarta – Proses legislasi formal revisi UU Nomor 33 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Badan Legislasi DPR praktis tanpa hambatan. Poin-poin krusial juga telah disepakati.
Rapat pleno Baleg yang digelar Rabu (10/2), resmi menyepakati revisi UU tersebut. Dari total 10 fraksi di Baleg, hanya Fraksi Partai Gerinda yang menolak kesepakatan tersebut. Sisanya, baik fraksi pendukung pemerintah maupun fraksi yang baru mendukung pemerintah, semua setuju.
Peraturan Terkait: UU No. 30/2002
Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis 11 Februari 2016.
