JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen untuk tetap mengundang investor masuk ke Indonesia. Pemerintah juga siap memfasilitasi investasi untuk menyerap tenaga kerja serta menumbuhkan dan memperkuat industri manufaktur di dalam negeri.
“Kebijakan tahun 2016, kami mengusulkan tetap mendorong industri padat karya, investasi berorientasi ekspor, dan investasi yang memproduksi barang modal dan bahan baku,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Jakarta, Selasa (9/2).
Menurut Franky, dukungan bagi investasi padat karya akan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, industri diyakini tumbuh lebih baik, ditopang kinerja industri berorientasi ekspor.
Terkait penutupan usaha suatu perusahaan, Franky mengatakan, setiap perusahaan memiliki alasan tertentu, antara lain penguasaan pangsa pasar yang minim.
“Lalu, apa upaya kami? Kalau itu aksi korporasi atau karena perubahan teknologi, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena ini lebih urusan bisnis ke bisnis. Persaingan juga terbuka sehingga konsumen yang diuntungkan,” kata Franky.
Franky mengatakan, pada minggu ketiga atau keempat Februari, pemerintah akan meluncurkan fasilitas kemudahan investasi langsung sektor konstruksi. Fasilitas ini diharapkan meningkatkan minat investor menanamkan modal di Indonesia. Program ini diproyeksikan ke sembilan kawasan industri di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Banten.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menambahkan, pemerintah membantu perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Bantuan ini antara lain memfasilitasi perusahaan padat karya yang kesulitan membayar rekening listrik dengan PLN sehingga perusahaan ini bisa mencicil pembayaran listrik.
“Ada juga yang butuh bantuan, misalnya sudah mau tutup tetapi mau ada yang mengakuisisi. Kemudian butuh persetujuan supaya akuisisi cepat dan tetap di dalam kawasan berikat. Itu tetap kami fasilitasi juga,” kata Azhar.
Pada 2015, BKPM memfasilitas 88 perusahaan bermasalah. Per pertengahan Februari 2016 bertambah 7 perusahaan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengatakan, daya saing Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Semua negara menawarkan insentif untuk menarik calon investor menanamkan modal di negara mereka,” ujarnya.
Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan sistem bagi hasil produksi minyak dan gas bumi yang lebih fleksibel. Bagi hasil yang fleksibel menjadi insentif bagi investor sektor hulu minyak dan gas bumi.
Pola bagi hasil saat ini, bagian pemerintah untuk minyak 85 persen dan bagian kontraktor kontrak kerja sama 15 persen. (CAS/APO)
Kompas 10022016 Hal. 19
