JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengeluhkan kesulitan dalam pembebasan lahan di DKI Jakarta untuk membangun gardu induk proyek pembangunan pembangkit 35.000 megawatt. Peraturan presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan jadi solusi.
Kesulitan itu terkait proses negosiasi harga, perizinan, dan harga tanah yang tinggi untuk wilayah DKI Jakarta.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, Kamis (28/1), di Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi.
Menurut Sofyan, kapasitas gardu induk di wilayah DKI Jakarta sudah penuh dan perlu dibangun sejumlah gardu induk baru. PLN juga membutuhkan lahan untuk keperluan transmisi listrik.
“Kami menghadapi masalah serius dan sangat berat, yaitu pembebasan lahan di DKI Jakarta untuk pembangunan gardu induk dan transmisi, baik yang di dalam tanah maupun yang di udara,” kata Sofyan.
Sofyan berharap segala masalah itu bisa diatasi melalui penerbitan peraturan presiden (perpres) tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Kesulitan pembebasan lahan 6-7 tahun lalu sampai sekarang belum tuntas. Mudah-mudahan perpres bisa menyelesaikan ini,” ujar Sofyan.
Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi IX, Rabu (27/1). Dalam paket itu, ada rencana penerbitan perpres guna mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Efektivitas
Secara terpisah, anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Agung Wicaksono mengatakan, efektivitas perpres dalam menyelesaikan masalah di lapangan harus dilihat dari pelaksanaan perpres tersebut.
Proyek 35.000 megawatt (MW) memerlukan 219 unit pembangkit, 732 transmisi yang meliputi 75.000 set menara, serta 1.375 unit gardu induk. Adapun kebutuhan trafo diperkirakan 2.600 unit dengan panjang konduktor aluminium 300.000 kilometer. Proyek ini memerlukan investasi sekitar Rp 1.100 triliun.
Dalam situs PLN dijelaskan, gardu induk merupakan bagian tak terpisahkan dari saluran transmisi distribusi listrik. Fungsi utama gardu induk mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lain, kemudian didistribusikan ke konsumen, tempat kontrol, dan pengamanan sistem.
Kontraktor
Dalam rapat kemarin, anggota Komisi VII mengingatkan PLN untuk berhati-hati memilih kontraktor dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Proyek yang terbengkalai, seperti dalam percepatan pembangunan ketenagalistrikan (FTP) tahap 1 dan 2 pada periode pemerintahan sebelumnya, tak boleh terulang.
“Jangan lagi memilih investor yang tak punya kemampuan finansial dan teknis yang kuat dalam proyek 35.000 MW ini. PLN tak boleh jatuh di lubang yang sama kedua kali,” kata anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Harry Poernomo.
Menurut catatan PLN, akibat kontraktor yang tidak bonafide pada masa lalu, saat ini ada 34 pembangkit di seluruh Indonesia yang terbengkalai. Setelah penandatanganan jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) antara kontraktor dan PLN, kontraktor meninggalkan proyek begitu saja dan tidak meneruskan pembangunan. (APO)
Kompas 29012016 Hal. 17
