JAKARTA, KOMPAS — Proyek pembangunan kereta ringan (light rail transit/LRT) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru bisa dimulai paling cepat empat bulan. PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek masih perlu waktu untuk mengkaji ulang desain dasar dan trase LRT.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodo, Senin (18/1), di Balai Kota Jakarta. “Konsultasi dengan konsultan Mott Macdonald kira-kira perlu waktu empat bulan. Penentuan trase dan koridor itu paling penting karena setelah infrastruktur terbangun, rute tak bisa diubah. Kami belum tahu apakah ada trase yang berubah,” katanya.
Pemprov DKI berencana membangun tujuh koridor LRT, di luar dua koridor yang dibangun pemerintah pusat. Ketujuh koridor itu diusulkan melalui rute Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 kilometer), Tanah Abang-Pulomas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).
Sutanto menambahkan, dari ketujuh koridor itu, ada salah satu koridor yang tumpang tindih dengan proyek mass rapid transit (MRT) timur-barat. “Ada tumpang tindih trase di daerah Kemayoran atau Cempaka Putih. Perubahan trase itu harus diusulkan lagi oleh gubernur,” ujarnya.
Menurut Sutanto, saat MRT koridor timur-barat dibuat kajiannya oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), LRT tidak diperhitungkan karena belum direncanakan. Ada empat alternatif trase yang dibuat dengan asumsi tak ada LRT sehingga sangat memungkinkan terjadi tumpang tindih semacam ini.
Selain tumpang tindih trase, LRT juga masih terganjal kajian tata ruang. “Di atas kertas sangat mudah menarik garis. Namun, setelah ke lapangan, ternyata tidak demikian. LRT dibangun di atas ruas jalan yang sudah ada karena kami mengejar fleksibilitas dan mengurangi pembebasan lahan. Jadi, kajian dilakukan tidak hanya terhadap transportasi yang sudah ada, tetapi juga infrastruktur lain dan utilitas,” kata Sutanto.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya telah memastikan penundaan pembangunan LRT. Alasannya, untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dengan proyek infrastruktur lainnya, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Fungsi LRT ini nantinya sebagai pengumpan. Sesuai arahan Presiden, semua moda transportasi berbasis rel harus tersambung. Jakarta ini tulang punggung transportasi berbasis rel. Kami tidak ingin ada tumpang tindih pekerjaan,” katanya.
Meski demikian, Basuki menjamin penundaan pembangunan LRT ini tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan Asian Games 2018. Untuk mendukung pelaksanaan Asian Games, Pemprov DKI berencana membangun Koridor 1 (Kelapa Gading-Kebayoran Lama).
Sutanto juga merasa optimistis bahwa pembangunan Koridor 1 LRT masih bisa terkejar. Namun, untuk pembangunan LRT yang menuju Bandara Soekarno-Hatta memang tidak mungkin secepatnya terlaksana.
Bus hibah
Sebanyak 600 bus hibah Kementerian Perhubungan untuk DKI bakal dipakai untuk memperkuat angkutan perbatasan yang terintegrasi dengan bus transjakarta. Pengguna angkutan umum dari-ke wilayah sekitar DKI diharapkan lebih nyaman dengan pengoperasian bus itu.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah, seusai mengikuti rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta, Senin, menyatakan, bus hibah akan dioperasikan Perum Pengangkutan Djakarta (PPD). Namun, pola operasinya diupayakan menerapkan sistem rupiah per km di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), badan usaha milik DKI Jakarta.
“PPD tengah melengkapi persyaratan agar bisa masuk di katalog elektronik LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) untuk penerapan rupiah per km. Dengan sistem itu, penumpang punya kepastian soal tarif, serta mudah sebab terintegrasi dengan transjakarta,” ujarnya. (MKN/FRO)
Kompas 19012016 Hal. 27
