JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta agar sektor transportasi terus dibenahi. Dengan transportasi yang efisien, biaya logistik dapat ditekan sehingga harga produk lebih kompetitif dan daya saing Indonesia dapat meningkat.
“Untuk merealisasikan program tol laut, saya titip, prasarana dermaga dari barat ke timur betul-betul diperhatikan kesiapannya,” kata Presiden Joko Widodo pada acara penandatanganan kontrak 12 paket kegiatan strategis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp 2,071 triliun, Senin (18/1), di Jakarta. Presiden juga menekankan kesiapan sarana kapal untuk penumpang ataupun barang. Dengan terkoneksinya antarpulau, antarkabupaten, antarprovinsi, dan antarkota, biaya logistik serta transportasi turun sehingga daya saing dengan negara lain meningkat.
Menurut Joko Widodo, disparitas harga merupakan akibat dari konektivitas yang lemah. Ia mencontohkan, rentang harga yang tinggi antara harga premium di Pulau Jawa dan di Wamena, Papua, yang lebih tinggi 10 kali lipat serta harga semen yang bisa lebih dari Rp 1 juta per zak di Wamena.
Masalah disparitas harga, lanjut Presiden, perlu segera diatasi karena terkait dengan keadilan bagi warga negara Indonesia. Selain itu, persoalan konektivitas memengaruhi daya saing.
Biaya logistik di Indonesia 2,5-3 kali lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN. “Bagaimana kita bisa bersaing di MEA kalau biaya-biaya seperti itu tidak kita selesaikan. Itu baru di ASEAN, belum di TPP (Kemitraan Trans-Pasifik), belum lagi dengan Uni Eropa,” kata Presiden.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, menurunkan biaya logistik memerlukan proses karena menyangkut banyak pemangku kepentingan, seperti operator. “Satu, perizinan dipercepat atau dihapus atau disederhanakan. Dua, pelabuhan harus kompetitif. Tiga, kemacetan jalan raya harus berkurang,” kata Jonan.
Menurut Jonan, pada 2015, pihaknya telah menyederhanakan 159 perizinan atau sekitar 70 persen dari semua perizinan, di luar uji teknis yang menyangkut keselamatan. Kebijakan deregulasi tersebut akan diteruskan pada 2016. Selain itu, izin terbang juga telah dilakukan secara dalam jaringan (daring).
Terkait realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2015 sebesar Rp 65 triliun, tercapai 76 persen atau senilai Rp 46 triliun. Dengan anggaran Rp 41,7 triliun pada 2016, Kemenhub akan melanjutkan program tol laut dan meningkatkan konektivitas.
Hal tersebut dilakukan antara lain dengan menambah 7 kapal ternak berbobot mati 2.000 gros ton (GT), melanjutkan pembangunan 17 bandar udara baru di daerah terluar, terpencil, dan daerah bencana, serta memberikan subsidi bagi 216 angkutan udara perintis.
Kapal perintis
Direktur Utama PT Pelni (Persero) Elfien Goentoro menyatakan kesiapan mengoperasikan kapal perintis sebagai penugasan dari pemerintah. Dari 52 kapal perintis milik negara, 46 kapal laik beroperasi. Sisanya dalam proses docking. Sebelumnya, operator kapal perintis diperoleh melalui lelang sehingga pihak swasta dapat mengoperasikan. “Kondisinya, yang laik jalan akan kami jalankan dalam minggu ini. Yang masih docking ya menunggu. Sumber daya manusia akan kami cek dan dilakukan standardisasi secara bertahap,” kata Elfien. Untuk mendukung tol laut, tengah diupayakan agar muatan kapal tidak hanya 9 bahan pokok, tetapi juga kebutuhan lain menyangkut pakaian (sandang) dan perumahan (papan). (NAD)
Kompas 19012016 Hal. 17
