JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan membatalkan sejumlah proyek dengan nilai Rp 5,7 triliun pada tahun 2015. Proyek-proyek itu dinilai tidak berguna dan akan mubazir apabila dilakukan.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ketika dikonfirmasi mengakui pihaknya melakukan penelitian mendalam terhadap sejumlah proyek dan menemukan proyek-proyek itu tidak perlu dilaksanakan karena fasilitas yang ada masih memadai.
“Semisal saya melihat beberapa pelabuhan yang sudah bagus. Akan tetapi, di dalam anggaran ada termasuk yang akan dibangun lagi. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek ini karena masih layak,” kata Jonan, di Jakarta, Rabu lalu.
Ia menuturkan hal itu ketika ditanya soal penyerapan Kementerian Perhubungan yang mencapai 71,67 persen dari anggaran Rp 65 triliun pada tahun lalu. Di samping proyek dibatalkan, ada juga kegiatan yang terpaksa diblokir (diberi tanda bintang) karena dokumen kegiatan belum siap, seperti analisis dampak lingkungan, desain detail rekayasa, dan dokumen lain.
Untuk pemblokiran ini, nilainya mencapai Rp 4,9 triliun. Di samping itu ada juga efisiensi yang mencapai Rp 4,8 triliun karena sejumlah harga bisa diturunkan.
Mafia proyek
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, rendahnya penyerapan anggaran yang dicapai Kementerian Perhubungan sudah bisa diduga sebelumnya. Hal itu karena Kemenhub lebih fokus untuk menghilangkan mafia proyek dan menjalankan proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan dan berguna bagi masyarakat.
“Ada dua tujuan yang ingin dilakukan oleh Kemenhub, yakni membangun infrastruktur dan menyiapkan perundang-undangan. Selama ini, perundang-undangan yang ada belum dilengkapi dengan peraturan menteri atau keputusan menteri sehingga banyak bolongnya. Kondisi ini tentu tidak benar karena akan menyulitkan saat pelaksanaan di lapangan,” tutur Agus.
Dengan banyaknya kebutuhan akan peraturan turunan, pegawai Kemenhub lebih fokus pada pembuatan regulasi. Ini tentu membuat fokus untuk penyerapan anggaran menjadi berkurang.
Seperti kecurigaan di masyarakat bahwa di Kemenhub banyak penyamun, yaitu banyak pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam proyek-proyek Kemenhub, Kemenhub mengganti banyak posisi di dalam jajarannya. Tidak heran jika setiap hari Jumat ada pelantikan pejabat di lingkungan Kemenhub.
“Untuk membuat sebuah proyek, harus dilakukan tender. Agar tender berjalan dengan bersih, pejabatnya harus diganti dulu. Jika dilihat ternyata kinerjanya tidak terlalu bagus atau dinilai kurang tepat, pejabatnya akan diganti lagi,” ujar Agus.
Namun, Agus mengingatkan agar pada tahun kedua, penyerapan anggaran harus lebih besar karena pola kerja dan pejabat yang baru sudah terbentuk. “Kalau tahun pertama masih rendah, ya wajar. Bahkan kalau saya nilai, kondisi seperti ini bisa menyerap 70 persen sudah cukup bagus. Seharusnya mungkin hanya 50 persen saja penyerapannya,” ujar dia. (ARN/MAR)
Kompas 08012016 Hal. 17
