JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Kepastian ini diperlukan agar dampak ekonomi ke provinsi itu juga semakin pasti.
“Ada karyawan dan keluarganya yang mencapai 150.000 jiwa. Mereka pasti membutuhkan kepastian bisa bekerja. Ini juga untuk pertumbuhan ekonomi Papua. Ini tidak boleh terganggu. Harapan kita, pemerintah segera memberikan kepastian sehingga dampak lebih besar ke Provinsi Papua,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe saat menerima kunjungan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Jayapura, akhir pekan lalu.
Maroef juga mengunjungi Manokwari dan Timika untuk memberikan ucapan selamat Natal kepada Gubernur Papua Barat Abraham Atururi dan sejumlah tokoh masyarakat.
“Investasi Freeport sangat besar. Untuk memastikan investasi ke depan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus berjalan bersama. Pemerintah pusat memang harus melihat undang-undang, tetapi kan tahapannya sudah bisa dimulai dari sekarang. Ini proses yang panjang sehingga beberapa agendanya sudah bisa dipastikan,” katanya.
Mengenai keinginan Provinsi Papua untuk mendapatkan saham dari divestasi PT Freeport Indonesia, Lukas menyebutkan, pihaknya menginginkan sekitar 10 persen. Akan tetapi, ia mengakui, untuk mendapatkan saham itu biayanya sangat besar. Untuk itu perlu dipikirkan pendanaan investasi tersebut.
“Kalau melibatkan pihak ketiga biasanya tidak baik. Kalau kita mempunyai hak saham, kita harus punya dana. Kita cari yang terbaik untuk Papua. Model Blok Mahakam, mengapa tidak seperti ini? Cari cara yang mudah, tapi tidak jatuh ke siapa pun. Kita cari format yang bagus. Yang jelas kita tidak akan memberikan hak itu ke swasta,” katanya.
Sementara Maroef mengatakan, kerja sama bisnis akan lancar jika ada kerja sama. Di pusat, Freeport berhubungan dengan Kementerian ESDM untuk memikirkan kelanjutan investasi.
“Kalau pada masa lalu ada kekurangan, kita cari solusi. Kita berpikir bagaimana berkontribusi pada negara dan kita juga berpikir tak merugi. Saya berkomitmen transparan. Kita berpikir ke depan,” katanya. (MAR)
Kompas 28122015 Hal. 20
