NUSA DUA, KOMPAS — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mendorong dan meminta pemerintah menetapkan industri kelapa sawit sebagai industri strategis. Industri itu mampu berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, dan menambah devisa.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-11, di Bali, Kamis (26/11). IPOC 2015 dihadiri 1.126 peserta dari 32 negara. Negara-negara itu antara lain Indonesia, Kamerun, Malaysia, Belanda, Pakistan, Singapura, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Ghana.
Dalam acara yang dibuka Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla itu tampil sebagai pembicara antara lain Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Bayu Krisnamurthi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
Joko mengemukakan, sektor industri kelapa sawit mampu membuka lapangan kerja bagi 4 juta kepala keluarga atau 16 juta orang. Sektor itu juga membantu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, terutama petani plasma, di luar Jawa.
“Minyak sawit juga merupakan penghasil devisa negara terbesar nonmigas, yaitu sekitar 21 miliar dollar AS pada 2014 atau sekitar 13,4 persen dari total nilai ekspor,” kata Joko.
Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, dana pungutan minyak kelapa sawit (CPO) yang telah terkumpul sejak empat bulan lalu sebesar Rp 4 triliun. Total realisasi biodiesel per 25 November 2015 sebanyak 223.000 kiloliter.
“Dari total realisasi itu, BPDP harus menyubsidi Rp 507 miliar. Dari jumlah itu, dana yang ditagihkan baru Rp 285 miliar,” katanya. Ia menambahkan, total dana sawit yang ditargetkan hingga 2016 sebesar Rp 9,6 triliun. El Nino, kebakaran lahan, dan lemahnya permintaan global berpotensi mengurangi target penerimaan pungutan tersebut. BPDP akan melihat dampaknya nanti setiap tiga bulan.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari 28 perusahaan produsen biodiesel yang terdaftar, kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 7,1 juta kiloliter. Tahun depan, lewat kebijakan B-20 (kewajiban pencampuran biodiesel 20 persen ke dalam solar), target penyaluran biodiesel sebanyak 5,140 juta kiloliter. Jumlah itu sudah termasuk penyaluran untuk PLN sebanyak 1,260 juta kiloliter.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, sawit merupakan industri strategis. Terkait inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perlindungan sawit, pemerintah masih akan mengkajinya. “Nanti, kita lihat dan cari format strategis itu yang macam apa?” katanya.
Di sisi lain, Luhut menegaskan, pemerintah akan melindungi setiap industri strategis, tetapi industri itu tidak boleh main-main, termasuk pelaku usaha industri sawit. Mereka harus disiplin, baik itu membayar pajak maupun menyimpan devisa negara di dalam negeri.
“Saya harap kelapa sawit jangan dikuasai sekelompok orang, tetapi harus merangkul petani plasma. Karena ada perusahaan yang memiliki lahan sawit seluas 2,8 juta hektar,” kata Luhut.
Kebakaran terdahsyat
Dalam IPOC itu, terungkap juga kebakaran lahan, yang menimbulkan bencana kabut asap di sejumlah wilayah tahun ini, adalah yang terdahsyat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekitar 2 juta hektar lahan, terutama di Kalimantan, Papua, dan Sumatera, terbakar dan potensi kebakaran lahan pada masa mendatang tetap tinggi.
Wapres mengingatkan, meskipun kecil, ada kontribusi perusahaan kelapa sawit dalam kebakaran lahan yang menimbulkan bencana kabut asap beberapa saat lalu. Potensi kebakaran lahan di masa depan tetap tinggi. Untuk itu, pelaku usaha diminta mengembangkan kelapa sawit berbasis lingkungan dan keadilan. Tak boleh lagi ada pembukaan lahan dengan membakar lahan di masa depan. (HEN/HAR/TRA)
Kompas 27112015 Hal. 18
