YOGYAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipercepat. Hal ini mendesak dilakukan karena bandara tersebut sangat dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wapres juga berharap pembangunan fisik bandara di Kulon Progo bisa dimulai tahun depan.
“Kami tadi membahas soal bandara di Kulon Progo, bagaimana agar bisa dipercepat karena kebutuhan akan bandara ini sangat mendesak,” kata Wapres Jusuf Kalla seusai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (26/11), di kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta.
Seperti diberitakan, pemerintah berencana membangun bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, untuk menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto di Kabupaten Sleman, DIY, yang dinilai tidak lagi memadai. Pada 31 Maret 2015, Gubernur DIY menerbitkan Surat Keputusan Nomor 68/KEP/2015 yang menyatakan bandara Kulon Progo akan dibangun di lahan seluas 645,63 hektar di lima desa di Kecamatan Temon.
Namun, rencana pembangunan bandara yang akan dikelola PT Angkasa Pura I itu ditentang sebagian warga Kecamatan Temon yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 juga sempat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara DIY. Putusan itu kemudian dianulir Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Gubernur DIY sehingga pembangunan bandara bisa dilanjutkan.
Wapres mengatakan, bandara di Kulon Progo sangat dibutuhkan, terutama untuk mengembangkan sektor pariwisata di DIY. Oleh karena itu, Wapres meminta pembangunan fisik bandara tersebut bisa dilaksanakan mulai tahun depan. “Kita akan atur teknisnya lebih lanjut nanti. Yang penting, kita harus mulai segera pada tahun depan,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY Arie Yuriwin mengatakan, mulai pekan ini pihaknya mengukur lahan. Pengukuran ditujukan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan yang akan dipakai untuk bandara. “Pengukuran ini ditargetkan selesai pada tanggal 15 Desember 2015. Sekarang, prosesnya sudah mencapai 30 persen,” katanya.
April 2016
Direktur Utama PT Kereta Api Cepat Indonesia China Hanggoro, dalam Seminar Train Control Signaling Technology Solutions yang diadakan Institution of Railway Signal Engineers (IRSE) di Bandung, Kamis, mengatakan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan dimulai April 2016 dan selesai 2019.
Realisasi pembangunan masih menunggu proses perizinan trase dari Kementerian Perhubungan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta.
“Kami berharap persoalan izin selesai April mendatang sehingga ground breaking dapat langsung dilakukan,” ujar Hanggoro.
Jalur kereta cepat itu akan dibangun dengan memanfaatkan lahan di sekitar pinggiran Tol Cipularang. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan PT Jasa Marga dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kereta cepat itu akan melewati rute Halim Perdanakusuma, Kota Baru Walini, Padalarang, dan Gedebage, sepanjang 150 kilometer. Dengan kecepatan kereta 200 kilometer per jam, Jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam waktu 45 menit.
Total investasi proyek sebesar 5,5 miliar dollar AS, sekitar Rp 75,53 triliun. Dari total investasi tersebut, 75 persen didanai dari pinjaman Bank Pembangunan Tiongkok dengan jangka waktu 40 tahun. Sisanya ditutup dari konsorsium sejumlah badan usaha milik negara.
Hanggoro mengatakan, kereta cepat tersebut akan menerapkan teknologi safety index level (SIL) IV yang lebih menjamin keamanan perjalanan kereta. Kereta tidak menggunakan masinis karena sistem perjalanan diatur secara otomatis. Masinis hanya bertugas mengawasi penumpang saat buka-tutup pintu kereta dan kondisi jalur. (HRS/HAR/TAM)
Kompas 27112015 Hal. 1
