JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meyakinkan dunia usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Selain melalui penyederhanaan perizinan, pemerintah akan mengkaji daftar negatif investasi.
“Dulu, sinkronisasi rencana kerja pemerintah antar-kementerian dan lembaga tidak bagus sehingga investasi kurang efektif. Sekarang, kami melakukan sinkronisasi, misalnya membangun pelabuhan. Selain Kementerian Perhubungan, kementerian lain akan mendukung untuk penyediaan jalan. Pemerintah mendukung investasi berjalan efektif,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam acara Indonesia Economic Forum 2015, Rabu (25/11), di Jakarta.
Menurut Sofyan, paket kebijakan pemerintah melalui program deregulasi dilakukan untuk mempermudah investasi. Salah satunya, perizinan pendirian pembangkit listrik yang sebelumnya memakan waktu hingga 900 hari kini tinggal 250 hari.
Selain itu, kini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengkaji daftar negatif investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ia belum bisa mengungkapkan jenis investasi apa yang menjadi fokus pemerintah.
Pada laman BKPM disebutkan, BKPM telah menerima usulan 456 bidang usaha dari 222 sektor dalam revisi daftar negatif investasi (DNI). Usulan itu berasal dari swasta, asosiasi, kementerian dan lembaga, kamar dagang dan industri, serta kedutaan besar negara sahabat.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, kondisi geopolitik dan perekonomian global berkembang cepat. Dua hal yang menjadi perhatian Indonesia adalah Kemitraan Trans- Pasifik serta pengakuan mata uang Tiongkok, renminbi, sebagai mata uang internasional.
“Saya berharap renminbi akan memberi efek lebih besar pada perekonomian dunia,” ujar Lembong.
Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop, optimistis terhadap perekonomian Indonesia ke depan. Populasi yang besar, dengan kelas menengah yang tumbuh, tenaga kerja muda yang besar, dan urbanisasi ke kota, menjadi peluang bagi Indonesia. (NAD)
Kompas 26112015 Hal. 18
