BATAM, KOMPAS — Pemerintah mulai mewujudkan janji memesan kapal dari galangan-galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau. Kementerian Perhubungan memesan lima kapal kepada dua galangan di Batam.
Di PT Citra Shipyard, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memesan dua kapal pengamat perambuan (KPP) berukuran 32 meter. Kapal untuk keperluan serupa juga dipesan dari PT Multi Prima sebanyak tiga KPP.
“Kontrak kami 450 hari untuk dua kapal,” ujar Direktur PT Citra Shipyard Ali Ulai, di sela-sela peresmian pengerjaan KPP, Kamis (19/11).
Kemenhub menggangarkan Rp 68 miliar untuk pengadaan dua kapal tersebut. Kapal-kapal itu akan ditempatkan di Distrik Navigasi Sabang, Aceh, dan Distrik Navigasi Sibolga, Sumatera Utara.
“Kami berharap pemerintah terus mempercayakan pembuatan kapal-kapal kebutuhan dalam negeri kepada kami ataupun galangan lain di Batam. Pengerjaan kapal ini membuktikan galangan di Batam sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kami optimistis kapal pesanan Kemenhub akan selesai sebelum masa kontrak berakhir,” kata Ali.
Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, akan mengarahkan pemenuhan kebutuhan kapal dalam negeri dari produksi di Batam dan beberapa tempat lain. Presiden menilai kemampuan galangan kapal di Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan galangan kapal di luar negeri. Dari 250 galangan kapal di Indonesia, sebanyak 114 galangan di antaranya ada di Batam.
Ali mengatakan, pembuatan kapal dimulai dari proses perancangan hingga kapal siap melaut. Sebagian dirancang sesuai dengan keinginan pemesan. Namun, ada juga kapal yang dibuat berdasarkan rancangan teknisi Citra Shipyard untuk ditawarkan kepada pemesan.
Untuk dua KPP pesanan Kemenhub, pihaknya juga ikut merancang berdasarkan kebutuhan Kemenhub. Kapal itu dirancang untuk beroperasi dengan prioritas perairan pesisir.
“Kecepatannya bisa 20 knot dan diawaki 14 orang,” ujarnya.
Staf Ahli Menteri Perhubungan A Tonny Budiono mengatakan, Kemenhub membutuhkan 50 kapal hingga lima tahun ke depan. Sebagian besar diadakan melalui program peremajaan. Sebab, kapal-kapal Kemenhub sudah tua dan sudah seharusnya diganti. “Pengadaan bertahap dan dilakukan di beberapa tempat,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kemenhub memesan kapal dari galangan di Batam dan di luar Batam.
Sebelumnya, Deputi III Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah berkomitmen mendorong penggunaan produksi dalam negeri. “Galangan di Batam dan daerah lain terbukti mampu membuat berbagai kapal kebutuhan dalam negeri,” ujarnya. (RAZ)
Kompas 20112015 Hal. 17
