JAKARTA, KOMPAS — Realisasi dari tol laut ditandai dengan pemberangkatan KM Caraka Jaya III-22 dengan 41 peti kemas dari Tanjung Priok, Jakarta, (Rabu 4/11), ke Indonesia bagian timur. KM Caraka Jaya Niaga III-32 dengan 36 peti kemas berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya.
KM Caraka Jaya III-22 menjalani jarak tempuh 5.222 mil (sekitar 9.672 km) dengan rute Tanjung Priok-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui, Biak, dan kembali ke Tanjung Priok. KM Caraka Jaya Niaga III-32 akan menempuh jarak 3.668 mil (sekitar 6.793 km) dengan rute Tanjung Perak-Tual-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tual-Tanjung Perak.
Kedua kapal yang diberangkatkan itu merupakan kapal-kapal angkut barang pertama dalam program tol laut yang ingin diwujudkan pemerintah. Tol Laut merupakan program Presiden Joko Widodo terkait upaya membangun konektivitas nasional guna mencapai keseimbangan pembangunan, mengefisienkan distribusi logistik nasional, dan upaya mengurangi disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Keberangkatan kapal barang berjadwal itu menggunakan anggaran kewajiban layanan publik (PSO) pemerintah. Tujuannya, masyarakat yakin bahwa ada kapal barang yang berangkat sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
“Selama ini, harga barang di kawasan timur selalu ditentukan oleh gelombang tinggi atau ada tidaknya kapal yang datang. Sekarang, tidak ada lagi seperti itu. Kapal barang pasti datang, ada atau tidak adanya muatan,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan saat acara peluncuran program tol laut tersebut.
Peluncuran perdana tol laut itu juga disaksikan Menteri Perdagangan Thomas T Lembong. Pada kesempatan itu, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan distributor dari wilayah Biak, Serui, Nabire, Manokwari, Tual, Fakfak dan Kaimana untuk mengirim barang lewat tol laut.
Semua peti kemas yang diangkut berisi barang kebutuhan pokok dan barang penting antara lain gula, beras, terigu, minyak goreng, telur, bawang, besi baja, serta tripleks dan semen. “Semoga program ini dapat menurunkan harga jual ke konsumen di daerah tujuan dan memperkecil disparitas harga,” kata Thomas Lembong.
Sebagai informasi, tarif angkutan laut tujuan Biak dengan menggunakan tarif normal adalah Rp 48 juta per peti kemas. Namun, melalui program tol laut, tarif angkutan laut hanya Rp 8 juta per peti kemas. “Dengan biaya angkutan barang yang murah, harga barang di wilayah timur bisa turun hingga 30 persen,” kata Thomas.
Menurut Jonan, setelah tol laut ini beroperasi, pemerintah akan melakukan survei kepuasan masyarakat tentang layanan tol laut tersebut. “Kami berharap konsistensi tetap dijaga. Termasuk kemudahan pemilik barang mengirim barang melalui kapal ini. Prosesnya jangan sulit sehingga pemilik barang mau menggunakannya,” kata Jonan.
PSO Rp 257,9 miliar
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Boedhi Setiadjid mengatakan, PSO yang ditetapkan pemerintah Rp 257,9 miliar untuk enam rute selama satu tahun.
“Namun, karena tahun 2015 tinggal dua bulan lagi, PSO yang dikucurkan hanya Rp 30 miliar untuk tiga kapal di tiga rute,” kata Boedhi.
PT Pelni (Persero) yang menerima penugasan untuk kapal barang berjadwal ini telah menyiapkan tiga kapal. Sekretaris Perusahaan Pelni Didik Dwi Prasetyo mengatakan telah menerima PSO senilai Rp 27 miliar untuk tol laut di sisa tahun 2015 ini. “Penggunaan PSO tol laut ini terpisah dari PSO angkutan penumpang yang rutin diterima Pelni,” katanya.
Kepala Humas PT Pelni Ahmad Sujadi mengatakan, Pelni akan membeli enam kapal barang lagi untuk keperluan tol laut. Dengan demikian, Pelni mempunyai sembilan kapal barang yang bisa dioperasikan.
“Kapalnya kapal bekas yang berumur 5-10 tahun dan dibeli dengan Penyertaan Modal Negara 2015 sebesar Rp 500 miliar,” kata Sujadi. Kapasitas kapal-kapal yang akan dibeli ini sebesar 300 twenty foot equivalent unit (TEU) untuk 3 kapal dan 700 TEU untuk 3 kapal sisanya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, beberapa sasaran yang ingin dicapai pada subagenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan itu antara lain peningkatan 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri dari 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder. Pelabuhan yang menjadi hub tol laut terdiri dari Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. (ARN)
Kompas 05112015 Hal. 17