JAKARTA, KOMPAS — Penyertaan modal negara pada 2016 tidak dibatalkan. Namun, perusahaan badan usaha milik negara diminta merevaluasi aset untuk meningkatkan nilai kapitalisasi. Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan pinjaman untuk pendanaan proyek.
Pencairan penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) pada 2016 baru akan dibahas pada APBN Perubahan 2016. PMN di BUMN merupakan investasi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai aset dan kinerja BUMN.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan PMN untuk BUMN pada 2016 tidak dibatalkan. Namun, ia juga berharap perusahaan BUMN merevaluasi aset.
”Setelah revaluasi, rasio pinjaman terhadap ekuitas akan turun sehingga korporasi bisa mendapatkan pinjaman lagi. BUMN dapat mencari dana pinjaman tiga hingga empat kali lipat untuk pendanaan proyek,” kata Bambang dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (3/11).
Akan tetapi, disadari pula, revaluasi aset tidak mudah jika arus kas perusahaan tidak kuat.
Menteri BUMN Rini Soemarno yang dihubungi di Los Angeles, Amerika Serikat, mengungkapkan, Kementerian BUMN mempertimbangkan skenario terburuk jika PMN untuk BUMN tidak diperoleh pada 2016. ”Dengan asumsi tidak ada PMN, proyek apa yang bisa ditunda atau disinergikan dengan BUMN lain,” katanya.
Menurut Rini, BUMN bisa bekerja sama dengan lembagapembiayaan dan BUMN di luar negeri, seperti kerja sama dengan BUMN dan lembaga pembiayaan di Tiongkok.
Terkait revaluasi aset, menurut Rini, tidak mudah diterapkan jika arus kas perusahaan tidak kuat. ”Revaluasi aset bisa dilakukan untuk peminjaman. Namun, jika tidak ada cash flow yang kuat, pinjaman juga bisa mengganggu,” kata Rini.
Namun, jika pinjaman bersifat lunak, seperti jangka waktu lebih lama dan tingkat bunga rendah, hal itu bisa dipertimbangkan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah akan mengusulkan kembali PMN untuk BUMN pada Rancangan APBN-P 2016 jika penerimaan negara mencukupi. Akan tetapi, apabila anggaran terbatas, pemerintah memilih mendahulukan pengeluaran yang lebih penting ketimbang PMN tersebut.
Cari pinjaman
Sementara ini, BUMN masih berharap mendapatkan PMN 2016. Namun, sejumlah perusahaan membuka opsi mencari pinjaman untuk mengantisipasi PMN tidak mengucur.
Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Edi Priyanto mengatakan, penundaan PMN tidak akan membatalkan rencana pembangunan yang sudah disusun. Proyek yang didanai menggunakan PMN tetap dilaksanakan sesuai jadwal. ”Namun, jika tanpa PMN, pendanaan kembali ke rencana awal, yaitu melalui skema komersial,” katanya.
Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Suradi menjelaskan, PMN Rp 4 triliun tidak akan digunakan untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena proyek tersebut tidak dibangun menggunakan uang negara. PMN 2016 dialokasikan untuk membangun tujuh proyek infrastruktur.
Mengantisipasi kemungkinan PMN tidak diberikan pada 2016, Wijaya Karya akan mencari pinjaman dari bank. ”Rasio pinjaman terhadap ekuitas masih 2,4. Jadi, masih ada ruang untuk mengajukan pinjaman lagi,” katanya.
Adapun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendanai proyek ketenagalistrikan jika PMN 2016 sebesar Rp 10 triliun tidak cair.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, sudah selayaknya PLN mendapat PMN pada 2016. Apalagi, PLN belum menikmati PMN 2015 yang dianggarkan Rp 5 triliun. ”Kami sudah mengurangi anggaran subsidi listrik tahun depan sekitar Rp 30 triliun. Masak, minta Rp 10 triliun saja tidak dikasih,” katanya.
Sofyan menambahkan, angka Rp 10 triliun itu kecil dibandingkan dengan kebutuhan PLN sekitar Rp 70 triliun per tahun. PMN yang akan diperoleh akan dimanfaatkan untuk membiayai proyek ketenagalistrikan, seperti membangun transmisi atau menaikkan rasio elektrifikasi, terutama di wilayah terpencil.
”Jika tidak dikasih (PMN), kami mengandalkan pinjaman dari bank, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa bank sudah berkomitmen memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah dan jangka panjang, seperti bank Jerman, Perancis, dan Tiongkok,” ujar Sofyan.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengajukan PMN nontunai Rp 564,8 miliar untuk menghapuskan pinjaman lunak pembelian kapal Labobar pada 2004. Guna membeli kapal, Pelni harus membayar 20 persen dari harga kapal, sedangkan 80 persen dibayar pemerintah.
Saat itu, kondisi keuangan Pelni masih baik. Kini, kondisi keuangan Pelni belum terlalu sehat setelah rugi Rp 634 miliar pada 2013. Pada 2014, Pelni bertransformasi dan membukukan keuntungan Rp 11,012 miliar. ”Namun, aliran kas masih belum bagus. Kami mengajukan PMN agar pembukuan kami lebih sehat,” ujar Kepala Humas PT Pelni Ahmad Sujadi.
Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) Usman Perdanakusuma mengemukakan, sekitar 60 persen dari PMN 2015 sebesar Rp 200 miliar untuk membeli hasil tangkapan nelayan. Langkah itu untuk memutus rantai tengkulak dan mendorong pengolahan perikanan agar bernilai tambah. Selebihnya untuk dana pengembangan infrastruktur perikanan berupa gudang pendingin, pabrik pengolahan dan pengedokan kapal.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Djoni Nur Ashari mengatakan, PMN 2015 sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk modal kerja, yakni membeli gabah dan beras dalam rangka pengadaan beras untuk stabilisasi harga.
Tidak jelas
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, argumen PMN untuk BUMN sering tidak jelas. Kali ini, PMN diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. ”Tapi, ada BUMN yang tak terkait upaya mendukung ketahanan pangan dan energi juga mendapat PMN,” kata Enny.
Menurut Enny, PMN seharusnya diberikan dengan pertimbangan bisnis dan pelayanan masyarakat.
Terkait upaya BUMN menambah modal melalui penerbitan saham, saat ini 20 BUMN tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasinya Rp 1.130,78 triliun atau 23,66 persen dari kapitalisasi pasar Indeks Harga Saham Gabungan per 3 November 2015. (NAD/FER/APO/AHA/ARN/MAS/BEN/LKT/WHY)
Kompas 04112015 Hal. 1
