JAKARTA –Banyak perusahaan baik BUMN maupun swasta –termasuk bank– yang tertarik untuk segera merevaluasi aset guna memanfaatkan diskon tarif PPh sebesar 4-7%. Revaluasi akan membuat aset naik berlipat ganda sehingga meningkatkan kapasitas perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dan lebih ekspansif. Khusus BUMN, aset berpotensi naik Rp 1.000 triliun.
Sementara itu, kalangan pengembang juga menyambut baik penghapusan pajak ganda untuk kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, properti, dan infrastruktur (DIRE) atau yang dikenal dengan Real Estate Investment Tr ust (REIT). Sejumlah pengembang berniat menerbitkan REIT atau memindahkan REIT yang diterbitkan di luar negeri ke Indonesia. Kebijakan ini dapat mendongkrak kapitalisasi pasar properti 200% atau 3 kali lipat pada tahun depan.
Demikian pandangan para direksi BUMN maupun korporasi swasta, bankir, serta para pengembang yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, pekan lalu. Mereka merespons paket stimulus ekonomi kelima yang diluncurkan pemerintah pekan lalu. Dalam paket itu, pemerintah mendiskon tarif PPh untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset dan menghilangkan pajak berganda REIT. Revaluasi aset berlaku untuk BUMNmaupun swasta dan individu. Bila pengajuan proposal revaluasi dilakukan sebelum 31 Desember 2015, tarif PPh final revaluasi berkurang dari 10% menjadi 3%. Jika diajukan pada periode 1 Januari-30 Juni 2016, tarifnya 4% sedangkan jika diajukan pada 1 Juli-31 Desember 2016, tarif yang berlaku 6%. Artinya, diskon tarif PPh mencapai 4-7%.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya bahkan sudah mulai merevaluasi aset dengan bantuan Kementerian Keuangan. Tahap penilaian sudah hampir selesai dan tinggal menunggu hasilnya. “Saya pikir asetnya bisa bertambah di atas Rp 200 triliun setelah revaluasi,” kata dia.
Saat ini, tutur Sofyan, aset PLN mencapai Rp 600 triliun. Dengan adanya revaluasi, aset perseroan akanmelonjakmenjadi Rp 800 triliun. “Tambahan Rp 200 triliun itu akan jadi modal, sementara pajaknya akan kami minta dijadikan PMN (penanaman modal negara),” ujarnya. Jika pajaknya 3%, PLN akan mengajukan PMN sekitar Rp 6 triliun.
Pertamina juga berminat merevaluasi aset. Menurut Direktur Keuangan Per tamina Arief Budiman, pihaknya masih melakukan evaluasi terkait revaluasi aset. Evaluasi ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Rencananya revaluasi aset itu meliputi kilang dan beberapa properti. “Aset Pertamina saat ini kurang lebih US$ 50 miliar,” ujarnya.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, revaluasi aset bisa dilakukan bersamaan dengan rencana investasi pelaksanaan proyek Pertamina. Di antaranya adalah rencana investasi US$ 10-15miliar untuk pembangunan kilang baru.
Animo Bank Tinggi
Para bankir menunjukkan animo tinggi untuk melaksanakan revaluasi aset, karena dapat mendongkrak modal ser ta mendorong ekspansi kredit. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menyambut positif kebijakan diskon pajak revaluasi aset. Ini akan berdampak bagus bagi bank yang memiliki permodalan dan likuiditas ketat. Bank Mandiri tengah menghitung dampak dan manfaat revaluasi aset. “Jika revaluasi aset dilakukan, aset Bank Mandiri bisa meningkat sekitar Rp 40-50 triliun,” kata dia.
Direktur Utama BRI Asmawi Syam juga tergerak untuk merevaluasi aset pada tahun ini. Namun, dia mengaku sulit memperkirakan besaran kenaikan aset karena sangat tersebarnya aset BRI di berbagai pelosok yang tidak ada konsultan penilai (appraisal). Untuk itu, Aswami mempertimbangkan apakah akan merevaluasi aset dengan appraisal atau hanya dengan menggunakan NJOP. “Yang jelas, revaluasi aset meningkatkan CAR sehingga dapat memperbesar kemampuan BRI dalam memberikan kredit,” kata dia.
Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja pun mengungkapkan ketertarikannya merevaluasi aset dan akan melaksanakan rtahun ini karena bakal mendongkrak permodalan minimal 1% dari saat ini sebesar 19,2% menjadi 20,2%. Revaluasi aset bagi bank yang memiliki aset cukup besar dan sudah lama tidak merevaluasi akan sangat menguntungkan. Apalagi, pada periode 2010-2014 kenaikan harga properti luar biasa tinggi.
Sementara itu, Direktur Treasuri dan Manajemen Aset BTN Iman Soeko Nugroho menuturkan, saat ini pihaknya fokus memproses rencana konversi sebagian dana BLU menjadi modal tier 2. “Revaluasi aset bagi kami dampaknya tidak terlalu besar karena nilai buku aktiva tetap BTN hanya sekitar Rp 1,1 triliun,” ujarnya.
Aset Tambah Rp 1.000 T
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, pihaknya tengah menginventarisasi BUMN yang mendapat prioritas revaluasi aset. Daftar itu akan selesai dalam satu bulan ini. Rini mencontohkan, beberapa BUMN yang akan mendapat prioritas adalah sektor energi seperti PT PLN, sektor pangan seperti Bulog, dan sebagainya.
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Wahyu Kuncoromenambahkan, BUMN sektor perbankan paling siap melakukan revaluasi aset, terlebih mereka memiliki aset cukup banyak. Beberapa yang menyatakan siap adalah BRI, Bank Mandiri, dan BUMN asuransi. “Jiwasraya itu asetnya banyak, mungkin mau direvaluasi. PLN bahkan sudah terlebih dahulu mengajukan revaluasi aset,” kata dia, pekan lalu.
Dirjen Kekayaan Negara Sonny Lohomenyatakan, jasa penilai yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayan Negara (DJKN) akan memfasilitasi BUMN yang hendakmerevaluasi aset tapi kesulitan mendapatkan jasa penilai publik di daerah.
DJKN tidak akan memungut biaya jasa dari penilai tersebut, namun BUMN harus menyediakan anggaran untuk akomodasi ke daerah yang asetnya akan direvaluasi. Sony menyebut banyak BUMN yang sudah menyatakan minat merevaluasi aset terutama yang mempunyai aset tanah dan bangunan besar. Kemenkeu juga memonitor BUMN yang layak direvaluasi seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara (Holding), dan Perum Bulog.
Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN di era Presiden SBY mengungkapkan, kebijakan pengurangan tarif PPh untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset sudah ditunggu BUMN sejak 20072008. “Kami sangat salut pemerintahan Jokowi-JK akhirnya merilis kebijakan ini,” kata dia.
Menurut said, revaluasi aset menaikkan kapasitas BUMN untuk mendapatkan pinjaman/ utang, menyehatkan neraca keuangan, dan mendorong BUMN lebih ekspansif, termasuk mendanai infrastruktur sehingga bisa mengurangi beban APBN.
Said Didu menyebut sejumlah BUMN yang pantas merevaluasi aset, seperti PLN, Pertamina, Pelindo I-IV, Angkasa Pura I-II, KAI, Bulog, seluruh PT Perkebunan Nusantara, Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL.
Dalam perhitungan Said Didu, revaluasi aset BUMN bisa meningkatkan aset riil BUMNmenjadi Rp 5.500 triliun, atau naik hingga Rp 1.000 triliun dari saat ini Rp 4.500 triliun. Jika aset bertambah Rp 1.000 triliun, BUMN bisa mendapatkan utang tiga kalinya, sekitar Rp 3.000 triliun atau setidaknya setengahnya Rp 1.500 triliun, yang bisa diinvestasikan.
Tambahan Pajak
Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut banyak perusahaan yang sudah mengajukan izin untuk revaluasi aset. Direktur Pelayanan Penyuluhan dan HubunganMasyarakat DJPMekar Satria Utama menyatakan, PLN dan sejumlah bank BUMN sudah menyatakan minat. Perusahaan atau wajib pajak yang hendak merevaluasi aset harus mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Pelayanan Pajak (Kanwil) di tempat WP terdaftar.
Mekar mengungkapkan, DJP bisa meraup lebih dari Rp 10 triliun pada sisa dua bulan 2015 ini, termasuk dari PLN sekitar Rp 9 triliun.
Dihubungi terpisah, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, kebijakan revaluasi aset baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik pada kisaran maksimum 5,5% pada 2016. Tentunya, hal itu harus sejalan dengan kombinasi pendorong pertumbuhan lainnya, seper ti belanja pemerintah, investasi, dan konsumsi rumah tangga yang masih memegang peranan penting. “Dampak revaluasi aset akan terasa mulai semester I-2016,” kata Josua.
Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Juniman menilai bahwa paket stimulus ekonomi kelima akan menggerakan perekonomian lebih cepat karena perusahaan yang merevaluasi aset akan kian ekspansif. “Kuncinya, kebijakan itu diimplementasikan secara baik dan cepat. Problem kita selama ini adalah implementasi,” ujar Juniman.
Juniman juga menekankan agar pemerintah mengevaluasi dan menginformasikan kepada publik berbagai paket kebijakan sebelumnya sebagai bagian transparansi dan good governance, sekaligus bukti keseriusan pemerintah. “Ini yang akan membuat kebijakan pemerintah kredibel, memberi keyakinan, dan dipercaya dunia usaha. Kalau tidak, kebijakan-kebijakan itu akan dilupakan,” tegas Juniman.
REITs
Sementara itu, kalangan pengusaha proper ti menyambut positif penghapusan pajak ganda instrumen Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau Real Est a t e I n v e s t m e n t T r u s t (REIT). Diyakini akan banyak pengembang yang menerbitkan REITs. Bila itu terjadi, nilai kapitalisasi pasar properti bakal melonjak tiga kali lipat menjadi Rp 456 triliun pada tahun depan. Tahun 2015, kapitalisasi pasar properti ditaksir menyentuh Rp 152 triliun.
S e j uml a h p e ng emb a ng properti sedang emisi REITs. Untuk itu, pemerintah diminta segeramembuat petunjuk teknis (juknis) aturan penghapusan pajak ganda tersebut.
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy dan pengamat properti Ali Tranghanda sependapat, penghapusan pajak ganda mendorong banyak pengembang menerbitkan REIT. Dampaknya, dalam satu tahun kapitalisasi pembangunan properti Indonesia bisa naik tiga kali lipat. “Penghapusan pajak ganda merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh para pengembang properti karena akan memberikan potensi ekspansi di sektor properti,” kata Ali.
Eddy Hussy menambahkan, investasi di sektor proper ti bakal kian marak. Dia menyebut banyak pengembang properti yang berminat menerbitkan REIT. “Potensinya cukup bagus sebagai sumber permodalan,” ujarnya.
Pengusaha yang langsung merespons paket stimulus pemerintah ini adalah dari kelompokLippoGroup.Menurut CEO Lippo Group James T Riady, pihaknya berencana memindahkan portofolio Real Estate Investment Trust (REIT) dari pasar Singapura senilai Rp 35 triliun ke pasar Indonesia tahun depan.
REITs yang dikelola Lippo ditargetkan bisa mencapai di atas Rp 100 triliun dalam waktu 3-4 tahun. REITs mer upakan surat berharga yang biasa diterbitkan perusahaan dengan jaminan atau underlying asset berupa proper ti atau infrastr uktur. Karena pengenaan pajak berganda, banyak per usahaan properti dan infrastruktur Indonesia menerbitkan REITs di Singapura.
Presiden Direktur Gapura Prima Group Rudy Margono serta Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Intiland Deve l opmen t Tbk The r e s i a Rustandi mengaku sedang mengkaji kemungkinan untuk menerbitkan REIT. Theresia Rustandi masih menanti kelanjutan dari kebijakan pemerintah. “Intiland sendiri akan selalu mengeksplorasi strategi pendanaan yg paling efektif. REIT sedang kami tunggu untuk kami kaji detailnya,” kata Theresia.
Rudy Margono mengaku, jika pihaknya menerbitkan REIT, yang disodorkan adalah por tofolio perseroan berupa bisnis hotel. Saat ini, kelompok Gapura Prima memiliki tujuh hotel yang menjadi sumber recurring income.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan sejak 2007 hanya satu perusahaan yang menerbitkan REITs di Indonesia dan nilainya kecil. Sementara perusahaan Indonesia yang menerbitkan REITs di Singapura mencapai Rp 30 triliun. (nti/ hg/tl/ns/rap/ayu/gtr/esa/ lrd/dka)
Investor Daily, Senin, 2 November 2015, Hal. 1
