NUSA DUA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghibahkan infrastruktur energi dengan total nilai Rp 650,5 miliar kepada 156 pemerintah kabupaten dan kota di Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi dan sebagian Jawa.
Penyerahan infrastruktur itu dilakukan melalui penandatangan dokumen hibah yang dilakukan antara Kementerian ESDM dengan pejabat pemerintah daerah. Tanda tangan itu berlangsung di Nusa Dua, Bali.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati listrik dan kebutuhan air bersih. Negara hadir melalui Kementerian ESDM untuk memenuhi kebutuhan itu.
“Pembangunan infrastruktur energi dapat meningkatkan elektrifikasi dan ketahanan energi yang pada akhirnya akanmeningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Pamudji dalamsambutannya di Nusa Dua, Senin (26/10).
Pamudji menuturkan infrastruktur yang dibangun Kementerian ESDM dan kemudian dihibahkan itu antara lain pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga hybrid surya dan angin, implementasi biogas komunal dan pembangunan sumur bor dalam. Total nilai infrastruktur tersebut mencapai Rp 650,5 miliar.
“Penandatangan dokumen hibah ini merupakan tahap ke-2 yang sebelumnya telah dilaksanakan di Bandung. Hibah tahap pertama senilai Rp 177,4 miliar diserahkan kepada 82 pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konser vasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan pihaknya akan membangun infrastruktur energi dengan total nilai investasi mencapai Rp 1,9 triliun di 2016. Dana tersebut berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.
Rida menjelaskan alokasi dana yang diperoleh direktoratnya pada tahun depan mencapai Rp 2,1 triliun. Sebagian besar dana tersebut diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur energi. “Tahun depan kami mendapat Rp 2,1 triliun. Sekitar Rp 1,9 triliun digunakan untuk membangun pembangkit energi,” ujarnya.
Dia menerangkan infrastruktur yang dibangun itu merupakan usulan dari pemerintah daerah. Usulan tersebut kemudian diverifikasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi antara lain ketersediaan lahan dan komitmen pemda untuk merawatnya. Setelah itu, usulan proyek itu dibahas di internal Kementerian ESDM. Kemudian pembahasan dilanjutkan ke Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
“Proyek yang kami utamakan daerah-daerah belum ada listrik seperti pulau terdepan, serta desa terpencil,” ujarnya.
Dikatakannya proyek infrastruktur itu tidak jauh berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. Namun didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Infrastruktur yang selesai dibangun itu kemudian diserahkan kepada pemda untuk mengelolanya. “Untuk tahun depan, mekanisme hibahnya tidak seperti sekarang. Tapi begitu selesai dibangun, langsung kami hibahkan,” ujarnya.
Off grid
Infrastruktur energi yang dibangun Kementerian ESDM tidak tersambung dengan jaringan transmisi listrik PT PLN (persero). Pembangkit tersebut pada umumnya berada di wilayah terpencil yang tidak terjangkau kabel transmisi.
“Kami melistriki daerah yang belum bisa disentuh PLN. Makanya offgrid (tidak tersambung jaringan transmisi,” ujar Rida.
Rida menuturkan proyek infrastruktur itu bukan hanya membangun pembangkit listrik. Namun juga membentangkan kabel listrik dari mesin pembangkit hingga pemukiman penduduk. Setelah itu Kementerian ESDM pun melakukan instalasi listrik di rumah penduduk dengan titik bohlamdengan daya 5 watt. “Kami pasang lampu LED. Watt-nya rendah, hemat energi tapi sinarnya terang,” jelasnya. (rap)
Investor Daily, Selasa 27 Oktober 2015, Hal. 9
