JAKARTA – Rancangan peraturan pemerintah tentang kawasan berikat yang ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2015 diperkirakan tertunda.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menyelesaikan rancangan peraturan kawasan industri tersebut. Namun, draf tersebut ini masih tertahan di Kementerian Hukum dan HAM untuk ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Sumber: Bisnis Indonesia. 22 Oktober 2015. hal 4
