JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan proyek strategis seperti pembangunan 13 waduk dan jalan dapat berjalan sesuai rencana. Paket ekonomi berupa pemangkasan perizinan dinilai akan mempercepat pengerjaan.
“Presiden meminta pembangunan infrastruktur jangan ditunda-tunda. Realisasi penyerapan anggaran tetap sesuai target, yakni 93 persen pada Desember nanti,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika menjelaskan kemajuan pengerjaan berbagai proyek infrastruktur, di Jakarta, Selasa (13/10).
Basuki menjelaskan, proyek strategis yang harus dikerjakan tahun ini adalah pembangunan 13 bendungan baru serta pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Indonesia timur seperti Papua. Dari 13 bendungan, kontrak pembangunan 10 bendungan telah ditandatangani. Sisanya kontrak pembangunan tiga bendungan akan ditandatangani dalam waktu dekat.
Kontrak pembangunan dua bendungan yang ditandatangani Selasa kemarin adalah Bendungan Sei Gong, Kota Batam, Kepulauan Riau senilai Rp 260 miliar dan Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, senilai Rp 896,92 miliar. Keduanya merupakan proyek infrastruktur tahun jamak.
Hingga 12 Oktober, realisasi penyerapan anggaran di Kementerian PUPR sebesar 45,29 persen senilai Rp 53,8 triliun dari total anggaran Rp 118,5 triliun. Realisasi itu lebih rendah daripada periode yang sama tahun 2014, yakni 58,4 persen senilai Rp 44,7 triliun.
Untuk pembangunan jalan, Basuki menekankan pembangunan jalan di perbatasan dan kawasan Indonesia timur seperti Papua dan percepatan tersambungnya ruas Tol Trans-Jawa. “Di Papua, selain untuk menghubungkan antarwilayah, juga untuk menurunkan harga kebutuhan pokok. Di Tol Trans-Jawa, yang saat ini masih menjadi masalah ruas Batang-Semarang. Kami sudah konsultasi dengan Kejaksaan Agung. Meski ada somasi, kami akan tetap lakukan lelang. Yang penting, proyeknya jalan,” katanya.
Pada ruas itu, pemegang konsesi, yakni PT Marga Setiapuritama, tidak lagi memperpanjang jaminan pengusahaan jalan tol (PPJT) sebesar 1 persen dari nilai investasi. Kementerian PUPR telah mengundang pihak pemegang konsesi dan berencana melelang ulang pengerjaan ruas tol sepanjang 75 kilometer itu.
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur akan dipercepat melalui pemangkasan perizinan. Dalam penggunaan kawasan hutan tidak lagi diperlukan tukar guling lahan, tetapi cukup izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk proyek yang didanai dari pinjaman, seperti dari Bank Exim Tiongkok, ia meminta perjanjian pinjaman dapat segera ditandatangani sehingga dana bisa segera dicairkan.
General Manager of Concessional Loan Department of China Eximbank Jiang Juhua menyatakan, sebelum pinjaman disetujui dan dicairkan, pihaknya akan mempelajari proyek. “Di Eximbank, pencairan pinjaman proyek memerlukan waktu sekitar tiga bulan. Itu paling cepat dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain,” katanya.
Menurut Juhua, ia telah menerima dokumen beberapa proyek jalan tol dari Kementerian PUPR. Ia mengusahakan perjanjian pinjaman dapat ditandatangani tahun ini. Hingga saat ini, Bank Exim Tiongkok telah menyalurkan pinjaman 6 miliar dollar AS. (NAD)
Kompas 15102015 Hal. 17
