JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersilakan investor untuk membangun bandara di Karawang (Jawa Barat) dan Panimbang (Banten). Kedua lokasi tersebut sudah ditetapkan dalam tatanan kebandarudaraan yang disusun Kemenhub. Kedua bandara diharapkan membantu mengurangi lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, yang sangat padat.
Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan, pembangunan bandara di Karawang dan Panimbang akan diserahkan sepenuhnya kepada investor swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) yang berminat. Pasalnya, bandara tersebut bernilai komersial tinggi, sehingga layak diserahkan pembangunannya kepada swasta ataupun BUMN.
“Untuk bandara Karawang, saya lebih suka ini dibangun oleh swasta atau oleh Angkasa Pura, karena secara komersial memungkinkan. Jadi, masa depannya tergantung kepada siapa yang berminat. Panimbang juga demikian, silakan dibangun oleh yang berminat,” katanya kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (12/10).
Jonanmenjelaskan, pembangunan kedua bandara itu dilakukan sepenuhnya oleh swasta, karena pihaknya berkonsentrasi pada pengembangan bandara dan pelabuhan yang tidak mempunyai nilai komersial atau kurang diminati investor. Pihaknya akan mengembangkan sekitar 100 bandara kelolaan Kemenhub.
“Hingga 2017, kami akanmengembangkan sekitar 300 pelabuhan dan 100 bandara kelolaan Kemenhub, dari sekitar 1.200 pelabuhan dan 180 bandara yang ada saat ini. APBN hanya dialokasikan untuk membangun daerah-daerah terluar, terpencil, dan sebagainya,” ujar dia.
Diminati Investor
Jonan menyatakan, rencana pembangunan bandara di Karawang akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalammenentukan letak lokasi pengganti rencana pelabuhan Cilamaya.
Pasalnya, pelabuhan baru dan bandara di Karawang akan terkoneksi dengan jalur kereta api maupun jalan tol, untuk memanfaatkan secara maksimal kedua prasarana itu.
Direktur Kebandaraudaraan Kemenhub Agus Santoso sebelumnya mengungkapkan, kajian mengenai pembangunan bandara di Karawang sudah dilakukan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sejumlah investor mancanegara pun berminat membangun bandara Karawang. “Beberapa investor itu berasal dari Jepang, Korea Selatan, hingga Italia,” paparnya.
Selain investor-investor itu, sambung Agus, PT Angkasa Pura II dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin terlibat dalam pembangunan bandara di Karawang. Namun demikian, belum satu pun yang melayangkan proposal resmi pengajuan pembangunan bandara Karawang.
“Bandara Karawang itu banyak sekali yang berminat, termasuk investor swasta. Kami sekarang di Jawa memprioritaskan pembangunan bandara yang sepenuhnya didanai dari sektor swasta,” kata Agus.
Agus mengatakan, agar memenuhi peraturan di negeri ini, bisa saja nantinya para investor luar negeri yang ingin membangun bandara di Karawang bekerja sama dengan AP II.Pasalnya, porsi asing untuk segala bentuk kepemilikan usaha dan lainnya di sektor ini dibatasi 49%.
Ia menjelaskan, pembangunan bandara di Karawang perlu segera direalisasikan guna mengurangi overload penumpang dan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Pada rencana awal, pemerintah menyiapkan strategi untuk mengurai kepadatan Soetta, yakni dengan membangun runway ketiga dan Bandara Kertajati. Tetapi, perkembangan terakhir, pembangunan runway ketiga di Soetta masih banyak menemui kendala.
Agus menuturkan, untuk bandara di Panimbang, pemerintah daerah setempat sudah menyatakan berminat membangun bandara tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada kelanjutannya. “Kami belum menerima proposal resminya. Waktu itu, pemerintah setempat akan bekerja sama dengan investor dari Korea Selatan. Tetapi, sekarang masih belum ada kabarnya lagi,” imbuhnya.
Jonan menambahkan, di sekitar Bandara Soetta sebenarnya sudah ada usulan dari PT Maja Raya Indah Semesta (MRIS) untuk membangun bandara, yakni di Lebak, Banten. Namun, dari hasil evaluasi Kemenhub, pembangunan bandara itu bakal mengganggu ruang udara dari bandara-bandara sekitarnya, termasuk Bandara Soetta.
Ia mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal itu. Karena itu, keputusan perihal penetapan lokasi bandara di Lebak ada di tangan Presiden. Namun, sebelum Presiden memberikan arahan, MRIS wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kemenhub.
“Kira-kira hampir dua bulan lalu, saya sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden. Kami meminta arahan kepada Beliau, apa yang harus dilakukan. Mungkin, bila Presiden yang memutuskan, saya kira kami ikut-ikut saja,” ujar Jonan.
Kemenhub juga sudah mengirimkan surat kepada pihak inisiator bandara Lebak, agar memperbaiki tata letak ruang udara bila hendak meneruskan pembangunannya. Revisi tersebut hingga kini belum diterima oleh Kemenhub.
“Kalau ada balasan resmi dari pemrakarsa Lebak, nanti kami tindak lanjuti segera. Tapi, Lebak itu tidak ada di tatanan kebandarudaraan, yang ada hanya Karawang dan Panimbang,” imbuh Jonan.
Pengganti Pelabuhan Cilamaya
Mengenai lokasi baru pengganti rencana pelabuhan Cilamaya, Jonan menyatakan, pemerintah masih terus melakukan kajian untukmenetapkannya. Selain terkait bandara di Karawang, konektivitas pelabuhan baru dengan sejumlah bandara lainnya menjadi pertimbangan pemangku kebijakan dalam menetapkan lokasi baru.
“Pembahasan mengenai penetapan lokasi baru pengganti Cilamaya sudah mulai dan ini akan dipindah, tetapi lokasinya masih belum fixed,” ujar dia.
Jonan mengatakan, sejumlah bandara lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi baru pelabuhan baru pengganti Cilamaya adalah Bandara Soetta, Halim Perdanakusuma, Budiar to, Rumpin, Atang Sanjaya, Husein Sastranegara, hingga Kertajati.
Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihar tono baru-baru ini menyatakan, pihaknya mengajukan usulan agar lokasi baru pelabuhan pengganti Cilamaya dikoneksikan dengan Bandara Kertajati di Majalengka. Dengan demikian, pengembangan wilayah di sekitar Kertajati dapat turut didukung konektivitas tersebut.
Dia menjelaskan, sebelumnya memang sudah ada rencana untuk menjadikan kawasan Bandara Kertajati sebagai aeropolis, sehingga tujuan pembangunan bandara itu tidak hanya sebagai pelayanan penerbangan penumpang dan kargo semata. “Bandara ini juga harus dapat menjadi ‘denyut’ ekonomi wilayah setempat. Karena itu, Bappenas akan mengusulkan bahwa penentuan lokasi baru juga mempertimbangkan konektivitasnya dengan Bandara Kertajati,” kata Bambang.
Bambangmengatakan, pihaknya telahmencari masukan tentang angkutan massal di Bandung yang bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. Setelah berdiskusi dengan pemerintah setempat, ternyata terdapat satu benang merah, yaitu pembangunan kereta api commuter linePadalarang-Cicalengka.
“Commuter line itu nanti diteruskan ke bandara baru Kertajati. Sehingga nanti bandara baru terlayani juga dengan kereta, selain dengan tol yang sedang dibangun. KA ini akan diteruskan sampai ke pelabuhan baru. Adanya ide ini menjadi pertimbangan untuk penentuan lokasi baru pelabuhan, apakah di sekitar Cilamaya atau daerah yang jauh lagi?” papar dia.
Jonan menyatakan, bahwa pihaknya masih membuka kesempatan lokasi Cilamaya untuk dibangun pelabuhan, asalkan dibangun sepenuhnya oleh swasta yang berminat, baik dalam hal pendanaan ataupun penyediaan lahannya. Perihal adanya fasilitas pengelolaan minyak dan gas, yang menjadi keberatan Pertamina dalam pembangunan Cilamaya, Jonan menyatakan, hal tersebut bisa disesuaikan.
“Ya kan itu bisa diatur alurnya. Ini tergantung besarnya pelabuhan seperti apa,” ungkap Jonan.
Investor Daily, Selasa 13 Oktober 2015, Hal. 1
