BOGOR, KOMPAS — Setelah hampir satu dekade dibahas, Indonesia dan Malaysia akhirnya mencapai sejumlah kesepakatan kerja sama, yang intinya berjuang bersama menaikkan posisi tawarnya sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Indonesia dan Malaysia yang memproduksi 85 persen minyak sawit dunia, tidak mau lagi didikte negara barat dalam penentuan standar dan harga minyak sawit.
Kesepakatan yang menjadi momentum bersejarah itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, Minggu (11/10), di Istana Bogor, Jawa Barat.
PM Najib datang didampingi istrinya, Datin Seri Rosmah Mansor, serta Menteri Komoditas dan Industri Perkebunan Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, serta Deputi Menteri pada Departemen Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim. Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno LP Marsudi, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mentan Amran Sulaiman, Mensesneg Pratikno, Menperin Saleh Husin, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Ada empat kesepakatan penting yang dicapai dalam pertemuan pemimpin dua negara sahabat itu, yakni pembentukan Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOP) yang berkedudukan di Jakarta, penyusunan standar global baru produksi minyak sawit berkelanjutan, pembangunan membangun zona ekonomi hijau di Indonesia, serta pembentukan satuan tugas bersama untuk menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan itu.
Standar global
Kedua negara berkepentingan membuat standar global baru produksi minyak sawit berkelanjutan karena selama ini standar global justru ditentukan oleh negara Barat. Bagi perusahaan perkebunan skala besar, pemenuhan standar dari negara barat itu relatif dimungkinkan. Namun, bagi petani kecil, pemenuhan standar itu relatif sulit dilakukan.
Proses pembentukan standar baru ini akan melalui tahapan harmonisasi dari standar produksi sawit ramah lingkungan di Indonesia dan Malaysia. Nantinya dengan penetapan standar baru tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi empat juta petani sawit di Indonesia dan sekitar 300.000 petani sawit di Malaysia. Sementara terkait pembangunan zona ekonomi hijau, Indonesia-Malaysia akan membangun industri pengolahan minyak sawit, serta mempromosikan bahan bakar ramah lingkungan (biofuel) berbasis minyak sawit.
“Ini inisiatif bersejarah bagi industri minyak sawit dan diharapkan bermanfaat bagi mayoritas petani sawit kecil di Indonesia dan Malaysia,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan bersama PM Najib, seusai pertemuan.
Hal senada disampaikan PM Najib. “Apa yang diputuskan hari ini sangat bersejarah dan signifikan. Kita dapat mencapai hasrat memberi kesejahteraan, terutama bagi pekebun kecil di Indonesia dan Malaysia yang ingin mendapatkan hasil yang adil dan sama,” katanya.
Kedua negara, menurut Najib, juga sepakat menangani kampanye anti minyak sawit yang dilakukan negara tertentu. Dengan penanganan bersama kedua negara produsen minyak sawit terbesar dunia itu, perlawanan terhadap kampanye anti sawit menjadi lebih efektif.
Untuk strategi penentuan standar baru produksi minyak sawit berkelanjutan itu, Rizal Ramli menyatakan, Indonesia-Malaysia akan aktif melobi Tiongkok dan India yang merupakan konsumen minyak sawit terbesar dunia.
Pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan PM Najib yang berlangsung lebih dari dua jam itu juga membahas persoalan kebakaran lahan gambut di Indonesia. Kebakaran lahan itu menimbulkan bencana kabut asap hingga ke negara sekitar, termasuk Malaysia. (WHY)
Kompas 12102015 Hal. 17
