SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola Pelabuhan New Tanjung Tembaga Probolinggo. Pelabuhan ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan industri di Probolinggo dan Pasuruan sehingga tak bergantung lagi pada Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.
“Jatim adalah provinsi pertama yang dipercaya mengelola pelabuhan nasional. Ini cukup membanggakan,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Wahid Wahyudi, Rabu (7/10), di Surabaya. Rabu pagi, dia menemui Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby Mamahit di Jakarta untuk membicarakan hal itu.
Menurut Wahid, pengelolaan pelabuhan Probolinggo merupakan keinginan Pemprov Jatim. Sebab, berpeluang menekan biaya logistik dan meningkatkan pendapatan daerah. Pelabuhan New Tanjung Tembaga yang dibangun pemerintah pusat itu sudah beroperasi setahun lalu. Saat ini, pelabuhan itu memiliki satu dermaga dengan kedalaman minus 6 meter dan sebuah dermaga dengan kedalaman minus 10 meter sedang dalam uji coba. Selama ini, pelabuhan itu mengangkut 30.000 ton per bulan barang kebutuhan industri.
“Kami masih akan kembangkan dengan membangun dermaga peti kemas dengan kedalaman laut minimal 12 meter,” kata Wahid. Pengelolanya dilakukan badan usaha milik daerah.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia Jatim Hengky Pratoko mengapresiasi upaya Pemprov Jatim. Namun, ia juga meminta Pemprov Jatim segera mengumpulkan semua pihak terkait transportasi laut untuk membahas perencanaan ke depan terhadap pelabuhan itu.
“Pelabuhan di Probolinggo itu harus berani beda dengan pelabuhan lainnya. Pemprov Jatim harus berani buat gebrakan,” kata Hengky. Gebrakan, antara lain, peningkatan kualitas pelayanan dan penerapan tarif yang kompetitif. Jika tidak dilakukan, Pelabuhan New Tanjung Tembaga Probolinggo tak berbeda dengan pelabuhan lainnya dan persoalan logistik tidak terpecahkan.
Di Sulawesi Tengah, dermaga khusus pengangkutan galian batuan di sisi barat Teluk Palu akan ditata seiring dengan pelimpahan wewenang sektor perikanan dan kelautan dari kabupaten ke provinsi. “Nanti itu akan ditata lagi. Ada kemungkinan pilihan menjadikannya satu dermaga terintegrasi pengangkutan tambang batuan,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo.
Dalam pengamatan Kompas di sepanjang pesisir barat Teluk Palu di jalur Trans-Sulawesi poros Palu-Donggala, sedikitnya ada 32 dermaga khusus pengangkutan tambang batuan. Dermaga itu dimiliki setiap perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan di lereng gunung. Ada dermaga berukuran 40 meter x 20 meter, ada pula yang berukuran 3 hektar.
Dermaga itu tersebar mulai dari Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, hingga Desa Loli Londo, Kecamatan Banawa, Donggala. Di wilayah Donggala, sekitar 10 dermaga dibangun pada tahun ini sebanyak jumlah izin usaha pertambangan yang dikeluarkan.
Dermaga juga dijadikan tempat menumpuk hasil galian yang siap diangkut dengan tongkang ke luar Sulteng, kebanyakan ke Kalimantan. Debu dan serpihan material menyebar ke jalan dan permukiman warga. Hampir semua dermaga berada tidak jauh dari permukiman warga.
Hasanuddin menyampaikan, satu kawasan dermaga akan memudahkan pengawasan lalu lintas hasil tambang. Kerusakan ekosistem laut juga dapat direm. Karena kewenangan berada di satu pintu, ada baiknya dipilih satu model bentuk dermaga yang tak mengancam ekosistem. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulteng.
Untuk sapi impor
Di selatan Jawa Tengah, Pelabuhan Tanjung Intan, Kabupaten Cilacap, disiapkan untuk lokasi pembongkaran sapi impor dari Australia. Setelah diangkut dengan kapal laut, sapi-sapi impor tersebut akan didistribusikan ke seluruh daerah di Pulau Jawa dengan moda kereta api.
Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional V Purwokerto Surono, Rabu (7/10), mengatakan, transportasi terpadu disiapkan untuk mengantisipasi rencana pemerintah memindahkan pelabuhan masuk sapi impor dari Tanjung Priok, Jakarta, ke Tanjung Intan. “Angkutan sapi impor dari Tanjung Intan menggunakan kereta api sangat memungkinkan karena sudah tersedia jaringan rel KA hingga ke pelabuhan,” ujarnya.
Data Stasiun Karantina Pertanian Cilacap menunjukkan, volume sapi yang masuk dari Australia melalui Pelabuhan Tanjung Intan terus meningkat. Pada 2012 sebanyak 18.085 ekor. Adapun di 2013 menjadi 20.720 ekor. Pada 2014 sebanyak 27.195 ekor.
(VDL/DEN/GRE)
Kompas 08102015 Hal. 21
