JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melakukan berbagai langkah untuk menjawab persoalan pelaku usaha, termasuk untuk bersaing di Eropa dan Amerika Serikat. Langkah itu tak hanya berkaitan dengan insentif berupa keringanan membayar pajak, tetapi juga ketersediaan listrik.
Kebijakan soal pengupahan juga sedang diselesaikan pemerintah. Berbagai hal itu masih diolah dan dikalkulasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Akan kami kaitkan agar semua investor mempunyai minat yang kuat terhadap Indonesia karena ada komponen-komponen biaya yang kalau dikompetisikan dengan negara lain kita mempunyai kelebihan,” kata Presiden Joko Widodo, di Balaraja, Tangerang, Banten, Senin (5/10).
Terkait biaya listrik, persentasenya terhadap struktur biaya produksi bervariasi untuk setiap jenis industri manufaktur. Pada biaya produksi industri petrokimia 0,8 persen, kimia dasar lainnya 3,1 persen, barang kimia 4,8 persen, dan galian nonlogam 7,2 persen. Adapun pada industri logam dasar besi 8 persen, logam dasar nonbesi 1,1 persen, barang logam 3 persen, tekstil dan produk tekstil (TPT) 4,4 persen, serta industri aneka 2,2 persen.
Konsumen utama
Dalam rangka pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW), pihak swasta diharapkan menjadi konsumen utama daya listrik. Pemerintah berperan mendukung pertumbuhan industri oleh swasta melalui berbagai stimulus. Pasar baru yang menyerap listrik akan tumbuh. Penambahan kapasitas listrik diyakini akan memicu aktivitas ekonomi di masyarakat.
Dalam diskusi “Membedah Kebijakan dan Bisnis Ketenagalistrikan di Indonesia”, kemarin, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menyampaikan, jika kapasitas listrik tersedia dan tumbuh, aktivitas perekonomian juga akan tumbuh.
Kepala Pusat Kajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengingatkan pemerintah agar menghitung dengan cermat. Penghitungan kapasitas daya yang hendak dicapai, berdasarkan kebutuhan di masa mendatang.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Eka Wahyu Kasih berharap seluruh rakyat Indonesia merasakan manfaat program pembangunan pembangkit listrik itu. (CAS/APO)
Kompas 06102015 Hal. 18
