JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka menerima tawaran kerja sama dari berbagai pihak untuk mengembangkan proyek mass rapid transit. Sembari menunggu rampungnya proyek MRT koridor utara-selatan, Pemprov DKI Jakarta menginginkan MRT koridor timur-barat segera dimulai.Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (8/10), menerima perwakilan dari International Enterprise Singapore yang menawarkan bantuan proyek yang dibiayai dari Technical Assistance Programme Asian Development Bank. ”Kami terbuka untuk tawaran kerja sama pembiayaan proyek MRT melalui mekanisme kemitraan pemerintah-swasta,” katanya.
Saat ini tengah berlangsung pembangunan MRT koridor selatan-utara fase I (Lebak Bulus- Bundaran Hotel Indonesia) sepanjang 15,7 kilometer (km). Fase I ditargetkan rampung dan beroperasi pada 2016. Adapun fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan) sepanjang 8,1 km ditargetkan tuntas dan beroperasi 2018.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, International Enterprise Singapore menawarkan bantuan untuk proyek MRT koridor timur-barat (Cikarang-Balaraja). Namun, Basuki juga menginginkan kerja sama untuk proyek enam ruas jalan tol dan light rail transit (LRT).
”Mereka menawarkan bantuan untuk proyek, misalnya soal panel hukum, pembiayaan appraisal. Mereka bisa membantu mencarikan dananya,” ujar Dono.
Terkait dengan proyek MRT koridor timur-barat, Dono menjelaskan, saat ini proyek tersebut masih dalam proses kajian pemerintah pusat. Kajian itu, antara lain, mencakup desain MRT untuk rute yang melintasi tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Dono menyatakan tak terlibat dalam pembuatan desain tersebut. Namun, pihaknya siap jika ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan MRT dengan panjang lintasan mencapai 87 km.
”Kami memang sudah ditawari (untuk membangun MRT koridor timur-barat) dan kami sampaikan bahwa kami siap. Namun, belum ada pembicaraan secara formal,” ujar Dono.
Menurut dia, pembangunan MRT koridor timur-barat sangat mendesak dilakukan. Tidak perlu menunggu pembangunan MRT koridor selatan-utara rampung. Pembangunan bisa segera dimulai setelah studi kelayakan selesai. Ditargetkan, koridor timur-barat beroperasi pada 2027.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan, seharusnya pengoperasian MRT di semua koridor tidak perlu menunggu sampai 2027. Penduduk di wilayah timur dan barat Jakarta sudah semakin padat sehingga pembangunan MRT di koridor tersebut sudah sangat mendesak.
Dono menambahkan, pihaknya juga terbuka untuk perpanjangan koridor MRT. Misalnya, MRT koridor selatan-utara bisa diperpanjang sampai Bintaro, Depok, atau tempat lain. ”Sistem yang kami bangun fleksibel sehingga kalau mau diperpanjang sampai ke mana pun sangat memungkinkan,” katanya.
Dalam beberapa kesempatan, Basuki menyatakan, rute MRT selatan-utara dari Lebak Bulus ke Kampung Bandan dengan total lintasan 23,8 km terlalu pendek. Dia berharap MRT bisa melayani warga komuter dari sekitar Jakarta.
MRT koridor selatan-utara ditargetkan bisa ditempuh dalam waktu 52,5 menit. Jarak antarstasiun 0,6-2 km dengan waktu tunggu 5 menit. Keberadaan MRT ini diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas yang kian membekap Jakarta.
Kereta bandaraTerkait dengan kelancaran akses transportasi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II, pengelola bandara tersebut, segera membangun stasiun kereta api di kawasan itu. Sebagai langkah awal, Pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang (pintu belakang dari arah Tangerang), ditutup sejak dua hari lalu.
”Persiapan sudah matang. Pekerjaan pembangunan konstruksi akan dimulai November mendatang,” kata Manajer Humas dan Protokoler PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Soekarno- Hatta Yudis Tiawan.
Sejauh pengamatan Kompas, Rabu siang, di belakang Pintu M1 sudah dipenuhi tumpukan material untuk kegiatan pembangunan rel dan stasiun kereta api. Bantalan rel yang terbuat dari beton bertumpuk memenuhi area itu. Material lainnya bertumpuk di area kosong dalam kawasan bandara tak jauh dari tempat parkir bus.
Yudis mengatakan, pembangunan stasiun kereta api bandara dari Manggarai (Jakarta)- Poris Plawad (Kota Tangerang)- bandara adalah bagian dari grand design Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Stasiun kereta api bandara ini adalah bagian dari pembangunan apron Terminal 3 Ultimate yang pengerjaan fisiknya saat ini sudah mencapai 60 persen.
Kepada wartawan, anggota DPRD Kota Tangerang dari PDI-P, Agus Setiawan, mempertanyakan realisasi pembebasan lahan rel kereta api bandara di wilayah Kota Tangerang dari Poris Plawad ke bandara. Sebab, rencana tersebut belum mencapai perkembangan yang berarti. Hingga kini belum terjadi pembebasan lahan untuk jalur rel kereta.
Agus mengatakan, pihaknya mendorong agar proses penyelesaian pembebasan lahan segera dilakukan sehingga jalur kereta api ke bandara bisa terealisasi.
Berdasarkan rencana, pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api bandara dari Poris Plawad ke bandara mencapai 36 hektar. Lahan yang bakal dibebaskan antara lain di kawasan Batu Jaya dan Blendung menuju pintu M1.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mendorong agar pembangunan rel kereta api bandara segera terealisasi. Langkah tersebut untuk mengurai kemacetan lalu lintas.
Sejauh ini, menurut Arief, pembebasan lahan belum dilakukan karena masih tahap sosialisasi kepada warga. Belum ada titik temu mengenai pembayaran. (FRO/PIN)
Kompas 09102014 Hal. 25
Saat ini tengah berlangsung pembangunan MRT koridor selatan-utara fase I (Lebak Bulus- Bundaran Hotel Indonesia) sepanjang 15,7 kilometer (km). Fase I ditargetkan rampung dan beroperasi pada 2016. Adapun fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan) sepanjang 8,1 km ditargetkan tuntas dan beroperasi 2018.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, International Enterprise Singapore menawarkan bantuan untuk proyek MRT koridor timur-barat (Cikarang-Balaraja). Namun, Basuki juga menginginkan kerja sama untuk proyek enam ruas jalan tol dan light rail transit (LRT).
”Mereka menawarkan bantuan untuk proyek, misalnya soal panel hukum, pembiayaan appraisal. Mereka bisa membantu mencarikan dananya,” ujar Dono.
Terkait dengan proyek MRT koridor timur-barat, Dono menjelaskan, saat ini proyek tersebut masih dalam proses kajian pemerintah pusat. Kajian itu, antara lain, mencakup desain MRT untuk rute yang melintasi tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Dono menyatakan tak terlibat dalam pembuatan desain tersebut. Namun, pihaknya siap jika ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan MRT dengan panjang lintasan mencapai 87 km.
”Kami memang sudah ditawari (untuk membangun MRT koridor timur-barat) dan kami sampaikan bahwa kami siap. Namun, belum ada pembicaraan secara formal,” ujar Dono.
Menurut dia, pembangunan MRT koridor timur-barat sangat mendesak dilakukan. Tidak perlu menunggu pembangunan MRT koridor selatan-utara rampung. Pembangunan bisa segera dimulai setelah studi kelayakan selesai. Ditargetkan, koridor timur-barat beroperasi pada 2027.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan, seharusnya pengoperasian MRT di semua koridor tidak perlu menunggu sampai 2027. Penduduk di wilayah timur dan barat Jakarta sudah semakin padat sehingga pembangunan MRT di koridor tersebut sudah sangat mendesak.
Dono menambahkan, pihaknya juga terbuka untuk perpanjangan koridor MRT. Misalnya, MRT koridor selatan-utara bisa diperpanjang sampai Bintaro, Depok, atau tempat lain. ”Sistem yang kami bangun fleksibel sehingga kalau mau diperpanjang sampai ke mana pun sangat memungkinkan,” katanya.
Dalam beberapa kesempatan, Basuki menyatakan, rute MRT selatan-utara dari Lebak Bulus ke Kampung Bandan dengan total lintasan 23,8 km terlalu pendek. Dia berharap MRT bisa melayani warga komuter dari sekitar Jakarta.
MRT koridor selatan-utara ditargetkan bisa ditempuh dalam waktu 52,5 menit. Jarak antarstasiun 0,6-2 km dengan waktu tunggu 5 menit. Keberadaan MRT ini diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas yang kian membekap Jakarta.
Kereta bandaraTerkait dengan kelancaran akses transportasi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II, pengelola bandara tersebut, segera membangun stasiun kereta api di kawasan itu. Sebagai langkah awal, Pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang (pintu belakang dari arah Tangerang), ditutup sejak dua hari lalu.
”Persiapan sudah matang. Pekerjaan pembangunan konstruksi akan dimulai November mendatang,” kata Manajer Humas dan Protokoler PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Soekarno- Hatta Yudis Tiawan.
Sejauh pengamatan Kompas, Rabu siang, di belakang Pintu M1 sudah dipenuhi tumpukan material untuk kegiatan pembangunan rel dan stasiun kereta api. Bantalan rel yang terbuat dari beton bertumpuk memenuhi area itu. Material lainnya bertumpuk di area kosong dalam kawasan bandara tak jauh dari tempat parkir bus.
Yudis mengatakan, pembangunan stasiun kereta api bandara dari Manggarai (Jakarta)- Poris Plawad (Kota Tangerang)- bandara adalah bagian dari grand design Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Stasiun kereta api bandara ini adalah bagian dari pembangunan apron Terminal 3 Ultimate yang pengerjaan fisiknya saat ini sudah mencapai 60 persen.
Kepada wartawan, anggota DPRD Kota Tangerang dari PDI-P, Agus Setiawan, mempertanyakan realisasi pembebasan lahan rel kereta api bandara di wilayah Kota Tangerang dari Poris Plawad ke bandara. Sebab, rencana tersebut belum mencapai perkembangan yang berarti. Hingga kini belum terjadi pembebasan lahan untuk jalur rel kereta.
Agus mengatakan, pihaknya mendorong agar proses penyelesaian pembebasan lahan segera dilakukan sehingga jalur kereta api ke bandara bisa terealisasi.
Berdasarkan rencana, pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api bandara dari Poris Plawad ke bandara mencapai 36 hektar. Lahan yang bakal dibebaskan antara lain di kawasan Batu Jaya dan Blendung menuju pintu M1.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mendorong agar pembangunan rel kereta api bandara segera terealisasi. Langkah tersebut untuk mengurai kemacetan lalu lintas.
Sejauh ini, menurut Arief, pembebasan lahan belum dilakukan karena masih tahap sosialisasi kepada warga. Belum ada titik temu mengenai pembayaran. (FRO/PIN)
Kompas 09102014 Hal. 25
