JAKARTA, KOMPAS — Percepatan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dukungan industri baja. Sinergi antarsektor dibutuhkan untuk memetakan pasokan dan kebutuhan agar konsumsi baja nasional seoptimal mungkin menggunakan produksi dalam negeri.Demikian antara lain mengemuka pada forum internasional bertema ”Industri Baja dan Pelaksana Konstruksi Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional” di Jakarta, Selasa (7/10).
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum, konsumsi baja nasional tahun 2013 sekitar 13,4 juta ton. ”Sebanyak 78 persen konsumsi baja nasional diserap sektor konstruksi yang 40 persennya untuk infrastruktur,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.
Sektor transportasi menyerap 8 persen konsumsi baja, sektor minyak dan gas bumi 7 persen, permesinan 4 persen, dan 3 persen lainnya diserap untuk kebutuhan lain-lain.
Hermanto menuturkan, industri baja penting dikembangkan karena potensi kebutuhan baja yang besar. Sebagai gambaran, di Indonesia saat ini ada sekitar 93.000 jembatan dengan total panjang 1.138 kilometer.
Perinciannya, sekitar 72.000 jembatan sepanjang 734 kilometer ada di jalan provinsi dan kabupaten serta 21.000 jembatan sepanjang 404 kilometer ada di jalan nasional. ”Kebutuhan bajanya 45 persen dan beton 55 persen,” ujar Hermanto.
Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun mengatakan, pemerintah terus mendorong industri baja di Tanah Air agar mampu mengisi kebutuhan baja nasional.
”Apalagi impor baja saat ini masih tinggi sehingga menyumbang pada defisit perdagangan,” kata Alex.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perindustrian, ekspor besi baja, mesin-mesin, dan otomotif pada periode Januari-Mei 2014 sebesar 6,626 miliar dollar AS atau naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar 6,356 miliar dollar AS.
Adapun impor besi baja, mesin-mesin, dan otomotif pada Januari-Mei 2014 sebesar 20,045 miliar dollar AS atau turun 17,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar 24,169 miliar dollar AS.
Dukungan swasta
Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dukungan swasta. Meskipun demikian, agar swasta tertarik mendukung pembangunan infrastruktur, perlu perbaikan pengelolaan kerja sama pemerintah dan swasta.
Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan hal itu seusai pertemuan mengenai peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), bersama dengan The Centre of Public Impac, sebuah yayasan yang didirikan The Boston Consulting Group (BCG), di Jakarta.
Menurut dia, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan Rp 6.000 triliun. (CAS/WIE/BAY)
Kompas 08102014 Hal.17
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum, konsumsi baja nasional tahun 2013 sekitar 13,4 juta ton. ”Sebanyak 78 persen konsumsi baja nasional diserap sektor konstruksi yang 40 persennya untuk infrastruktur,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.
Sektor transportasi menyerap 8 persen konsumsi baja, sektor minyak dan gas bumi 7 persen, permesinan 4 persen, dan 3 persen lainnya diserap untuk kebutuhan lain-lain.
Hermanto menuturkan, industri baja penting dikembangkan karena potensi kebutuhan baja yang besar. Sebagai gambaran, di Indonesia saat ini ada sekitar 93.000 jembatan dengan total panjang 1.138 kilometer.
Perinciannya, sekitar 72.000 jembatan sepanjang 734 kilometer ada di jalan provinsi dan kabupaten serta 21.000 jembatan sepanjang 404 kilometer ada di jalan nasional. ”Kebutuhan bajanya 45 persen dan beton 55 persen,” ujar Hermanto.
Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun mengatakan, pemerintah terus mendorong industri baja di Tanah Air agar mampu mengisi kebutuhan baja nasional.
”Apalagi impor baja saat ini masih tinggi sehingga menyumbang pada defisit perdagangan,” kata Alex.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perindustrian, ekspor besi baja, mesin-mesin, dan otomotif pada periode Januari-Mei 2014 sebesar 6,626 miliar dollar AS atau naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar 6,356 miliar dollar AS.
Adapun impor besi baja, mesin-mesin, dan otomotif pada Januari-Mei 2014 sebesar 20,045 miliar dollar AS atau turun 17,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar 24,169 miliar dollar AS.
Dukungan swasta
Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dukungan swasta. Meskipun demikian, agar swasta tertarik mendukung pembangunan infrastruktur, perlu perbaikan pengelolaan kerja sama pemerintah dan swasta.
Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan hal itu seusai pertemuan mengenai peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), bersama dengan The Centre of Public Impac, sebuah yayasan yang didirikan The Boston Consulting Group (BCG), di Jakarta.
Menurut dia, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan Rp 6.000 triliun. (CAS/WIE/BAY)
Kompas 08102014 Hal.17
