JAKARTA – Demi terpenuhinya target pro duksi minyak dan gas (migas) nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berjanji akan terus membantu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang tersandung masalah hukum, apalagi jika mereka dikriminalisasi. SKK Migas juga menjamin kontrak-kontrak para KKKS tetap dihormati dan tak akan membatalkannya begitu saja, sekalipun SKK Migas dibubarkan.
“Intinya, kami akan terus membantu para kontraktor agar mereka tetap bisa berproduk si, sehingga target produksi migas nasional tercapai. Jadi, produksi migas harus terus digenjot, baik untuk memenuhi konsumsi maupun menambah penerimaan negara,” kata Kepala Bagian Humas SKK Migas Rudianto Rimbono di Jakarta, Rabu (1/10).
Produksi, subsidi, dan penerimaanmigas na sional sudah masuk kategori kritis, menyusul terus membengkaknya konsumsi energi. Tahun ini, subsidi energi mencapai Rp 350,3 triliun ataumelampaui penerimaan negara dari sektor migas yang mencapai Rp 211,67 triliun. Tahun depan, subsidi energi dianggarkan Rp 344,7 triliun, dengan target penerimaan negara dari sektor migas sebesar Rp 312,97 triliun.
Di sisi lain, target liftingminyakmentah pada 2014 direvisi turun dari 870 ribu barel per hari (bph) menjadi 818 ribu bph. Meski sudah dire visi, target liftingminyak kemungkinan hanya terealisasi sekitar 807 ribu bph. Sedangkan target lifting gas tahun ini dipatok 1,22 juta barel setara minyak per hari.
Adapun pada 2015, lifting minyak ditarget kan mencapai 900 ribu barel per hari (bph) dan gas 1,24 juta barel setara minyak per hari. Seperti tahun ini, target lifting minyak tahun depan juga diperkirakan sulit tercapai.
Rudianto Rimbono menjelaskan, kegiatan produksi migas nasional banyak terganggu oleh masalah hukum. Bahkan, kegiatan ope rasi produksi migas nyaris terhenti ketika BP Migas (sebelum diganti SKK Migas) di bubarkanMahkamah Konstitusi (MK) pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. “Tapi pemerintah mengupaya kan kegiatan produksi migas tetap berlanjut karena sektor ini menghasilkan Rp 1 triliun per hari,” ujar dia.
Menurut Rudianto, SKK Migas juga terus membantu para KKKS yang tersandung masalah hukum. Dalam kasus bioremediasi yang menimpa PT Chevron Pacific Indone sia, misalnya, SKK Migas ikut memberikan pendapat.
“Kami jelaskan bahwa kontrak migas bersifat jangka panjang, ada sistem auditnya juga. Tujuannya, kalau ada biaya yang tidak pantas dimasukkan sebagai cost recovery, bisa dikoreksi. Makanya tidak seharusnya serta-merta disebut merugikan negara,” papar dia.
Dia menambahkan, dalam skema trustee borrowing scheme (TBS) di Proyek LNG Tangguh yang dipermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SKK Migas juga ikut memberikan penjelasan. “Kami tidak melihat penggunaan TBS tersebut menyalahi peraturan yang berlaku,” tandas dia.
Atas upaya-upaya SKKMigas tersebut, kata Rudianto, kegiatan produksi migas oleh para KKKS tetap berlanjut. “Proyek Tangguh Train-3 masih jalan, masih persiapan lahan dan lelang. Chevron juga masih jalan,” tutur dia.
Rudianto menegaskan, para KKKS diberi jaminan bahwa kontrak mereka tetap dihormati, bahkan kontrak migas tidak lantas dibatalkan meski SKK Migas dibubarkan. “Meski ada per ubahan lembaga, kontraknya masih berlaku, bahkan dari zaman perubahan Badan koordinasi kontraktor asing (BKKA), badan pembinaan dan pengusahaan kontraktor asing (BPPKA), maupun BP Migas. Malah, kontrak yang masih menyebut mitranya Pertamina punmasih berlaku,” tandas dia.
Corporate Communication Mana ger Chevron Pacific Indonesia Dony Indrawan sempat menyebutkan, masalah bioremediasi menyulitkan pihaknya untuk beroperasi. Namun, Chevron tetap berkomitmen menjaga produksi mereka tidak turun drastis.
“Kami berkomitmen produksi mi nyak tidak akan terganggu meski ada masalah hukum. Artinya, Chevron tidak kemudianngambekdan tidak mau menjaga produksi minyak,” ucap dia.
Setiap tahunnya, Chevron rata-rata mengebor 500 sumur untuk menjaga produksi mereka. Produksi minyak Chevron dipatok 310.500 bph dalam APBN 2014 dan 302.983 bph dalam rencana kerja dan anggaran (work plan and budget/WP&B).
Kontraktor Besar
Pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwamengakui, jika produksi KKKS papan atas seperti Chevron, BP, dan Total terganggu, lift ingminyak nasional bakal anjlok, karena produk mereka sangat signifikan. “Berbagai permasalahan hukum yang menimpa kontraktor migas harus segera diselesaikan untuk memberi kepastian hukumdan agar tidakmengganggu produksi mereka,” ujar dia.
Iwa menambahkan, dalam kondisi perang urat syaraf (psywar) seperti saat ini, pemerintah harus tetap memiliki keberanian untuk mempertahankan hak-hak bangsa Indonesia atas kandungan sumber daya alam, termasuk minyak. “Tapi tidak boleh bertindak sewenang-wenang,” ucap dia.
Produksi minyak, menurut Iwa Garniwa, dapat digenjot dengan cara mendorong pembangunan kilang. Produksi minyak sebenarnya dapat ditingkatkan karena masih banyak sumur dengan kandungan minyak yang bisa digali. Hanya saja, pemrosesan minyak mentah belum bisa dilakukan di Indonesia akibat terbatasnya kilang. “Jadi, pembangunan kilang harus didorong agar produksi minyak dapat digenjot,” tegas dia.
Terhambat Kriminalisasi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Priagung Rakhmanto mengatakan, kriminalisasi terhadap kontrakmigas, salah satunya yang dialami karyawan dan kontraktor PT Chevron Pacific Indonesia dalam kasus bioremediasi, merupakan salah satu penghambat utama investasi sektor migas tahun ini.
“Terbukti, sampai 2014 tidak ada investasi besar sektor migas yang masuk ke Indonesia. Para investor takut dan ragu-ragu. Setelah masuk danmenanamkanmodal dalam jumlah besar, kontraknya diintervensi oleh pihak lain. Yang sudah telanjur masuk, untuk sementara memilih bertahan,” ujar dia.
Di sektor hulumigas, kata Priagung, para investor takut dan malas untuk masuk. Sedangkan yang sudah telanjur masuk hanya mau bertahan, tanpa menambah investasinya. Mereka cuma melanjutkan, merawat fasilitas, dan menjaga tetap berproduksi. “Investasi dalam jumlah besar sulit diharapkan setelah kasus bioremediasi mencuat. Investasi yang besar untuk EOR, mi salnya, tidak akan terjadi,” ucap dia.
Bila kondisi ini terus berlanjut, menurut dia, jangan harap produksi minyak nasional naik sampai di atas 1 juta bph. “Jangankan naik, bertahan saja sulit. Produksi minyak akan terus turun akibat kondisi ini. Kontraktor migas yang ada hanya mau merawat lapangan, mereka takut menambah investasi,” tandas dia.
Priagung menjelaskan, dalamsituasi seperti ini, mestinya pemerintah turun tangan. Presiden harus meluruskan persoalan bioremediasi agar tidak terus menghambat investasi.
Kejar Tambahan
Rudianto Rimbono juga mengemukakan, untuk mencapai target lifting minyak 818 ribu bph tahun ini, SKK Migas akan mengejar tambahan dari sumur-sumur yang baru dibor. “Ada sejumlah tambahan produksi dari beberapa lapangan. Ini lebih untuk menekan laju penurunan produksi. Sedangkan untuk meningkatkan produksi berasal dari Blok Cepu,” ujar dia.
Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana sebelumnya menyebutkan, perlu komitmen bersama dari seluruh pihak terkait untuk mendongkrak produksi minyak nasional. Soalnya, untuk mengejar target produksi mi nyak tahun depan sebanyak 900 ribu bph, SKK Migas harus mempercepat sejumlah proyek migas.
Gde menjelaskan, percepatan beberapa proyek seperti Lapangan Kepodang, Lapangan Bukit Tua, dan LapanganMinas diperlukan untuk menekan laju penurunan produksi minyak. Juga pengembangan beberapa temuan baru di sejumlah daerah untuk meminimalisasi laju penurunan produksi minyak agar tidak terlalu tajam.
“Secara teknis, mencapai target 900 ribu bph itu sulit. Satu-satunya jalan adalah dengan menarik beberapa proyek ke depan dan mengharapkan Pertamina bisa menambah produksi 10 ribu bph dari kegiatanenhanced oil recovery (EOR). Jika Blok Cepu bisa berproduksi pada kuartal I-2015, ada peluang produksi tahun depan bisa mencapai 900 ribu bph,” papar dia.
Proyeksi tersebut, kata Gde Pradnyana, mengacu pada asumsi lapangan eksisting yang sudah berproduksi tidak terkena gangguan nonteknis. Dengan begitu, produksi dari lapangan eksisting tidak turun terlalu signifikan.
Dia mengungkapkan, selain Blok Cepu dan Lapangan Bukit Tua, terdapat 21 proyek baru yang ditargetkan berproduksi mulai 2015. Proyek Bunyu yang dioperatori PT Pertamina EP akan menyumbang tambahan produksi terbesar kedua sebanyak 5.711 bph. Proyek ini akanmencapai puncak produksi pada kuartal I-2015.
Proyek lainnya adalah Petapahan oleh PT Chevron Pacific Indonesia sebanyak 1.605 bph, Lapangan YY oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java sebanyak 1.015 bph, dan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore 1.000 bph. Ke-17 proyek lainnya bakal menyumbang produksi minyak di bawah 1.000 bph.
Selain minyak, enam proyek di antaranya menghasilkan gas sebanyak 132,7 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Dari proyek-proyek baru tersebut, SKK Migas menargetkan total tambahan produksi minyak 140.086 bph. (tm/az)
Investor Daily, Kamis 2 Oktober 2014, hal. 1
